Bupati dan Wabup Asmat Buka Musrembang Tingkat Distrik
ASMAT-Bupati Asmat, Elisa Kambu, S.Sos., bersama Wakil Bupati (Wabup) Asmat, Thomas Eppe Safanpo, ST., secara serentak membuka Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrembang) tingkat Distrik Tahun 2019 di sejumlah ibukota distrik.
Musrembang tingkat distrik ini dilakukan untuk menggali permasalahan serta potensi yang berkembang dan dalam rangka penyusunan Rancangan Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Asmat tahun 2020.
Dalam release yang diterima Cenderawasih Pos, Minggu (10/30, Bupati Elisa Kambu membuka Musrembang di sejumlah distrik yaitu Distrik Fayit, Distrik Aswi, Distrik Safan, Distrik Pantai Kasuari, Distrik Der komour, Distrik Awyu, Distrik Ayip, Distrik Suator,Distrik Joutu, Distrik Kolof Brasa dan Distrik Koroway.
Sementara Wabup Thomas Eppe Safanpo membuka Musrembang tingkat distrik di Distrik Agats, Distrik Tomor, Distrik Suru-Suru, Distrik Unirsirau, Distrik Kopay, Distrik Sawa Erma, Distrik Pulau Tiga, Distrik Joerat, Distrik Atsj, Distrik Bets Bamu, Distrik Siret, Distrik Akat, Distrik Jetsy dan Distrik Akat.
Musrembang tingkat distrik Tahun 2019 yang diselenggarkan Pemkab Asmat mengangkat tema Percepatan Kesejahteraan didukung Penguatan Ekonomi Kampung, Percepatan Pembangunan Infastruktur, Pemenuhan Sarana Prasarana Dasar dan Penyiapan Sumber Daya Manusia (SDM).
Musrebang yang dilaksanakan bersamaan maupun terpisah di 25 distrik ini dihadiri pimpinan OPD Asmat, seluruh kepala kampung, kepala distrik, serta perwakilan dari TNI dan Polri, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, tokoh pemuda dan tamu undangan lainnya.
Bupati Asmat Elisa Kambu menyampaikan, pelaksanaan Musrembang adalah kegiatan tahunan Pemkab Asmat yang dilaksanakan di tingkat distrik untuk merancang program-program yang akan dilaksanakan Pemkab Asmat satu tahun mendatang.
“Musrembang tingkat distrik merupakan agenda perencanaan tahunan yang wajib dilaksanakan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional,” jelasnya.
Dikatakan, Musrembang tingkat distrik juga sebagai ajang evaluasi kegiatan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, sehinga Musrembang menjadi tolok ukur perbaikan program-program yang dirancang ke depannya oleh kepala distrik serta kepala kampung.
“Pada intinya melalui Musrembang, pemerintah dapat menggali potensi permasalahan serta aspirasi yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Karena bagaimanapun masyarakatlah yang lebih tahu apa yang benar-benar dirasakan dan dibutuhkan,”tuturnya.
Di sela-sela pelaksanaan Musrembang tingkat distrik, orang nomor satu di Kabupaten Asmat ini mensosialisasikan program-program sosial Pemkab Asmat yang yang telah berjalan agar didukung oleh seluruh elemen masyarakat. Program tersebut yakni Program Bangga Papua, Program 1000 HPK, Program Pemberian Makan Untuk Ibu dan Anak serta program kesejahteraan lainya yang disalurkan oleh Pemkab Asmat, provinsi maupun pusat.
Menurut Bupati Elisa Kambu, fokus Pemkab Asmat selain gencar melakukan pembangunan infastruktur di sejumlah kampung, juga terus mendorong peningkatan SDM melalui pemberian makan kepada ibu dan anak serta bantuan sosial pendidika dan kesehatan.
“Saya dan Wakil Bupati Thomas Eppe Safanpo bukan hanya berpikir soal pembangunan infastruktur, tetapi juga memperhatikan generasi Asmat yang baru berkembang agar diperhatikan dengan sebaik-baiknya oleh pemerintah,” tutupnya.
Secara terpisah, Wabup Thomas Eppe Safanpo menyampaikan, kegiatan Musrembang tingkat distrik diharapkan bukan hanya sekedar formalitas tahunan, tetapi lebih penting adalah melalui forum Musrembang dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk menentukan rencana program kegiatan prioritas Pemkab Asmat di setiap distrik dan kampung.
Hal ini karena Musrembang yang telah dilaksanakan akan dihimpun guna diusulkan ke kabupaten yang selanjutnya ke provinsi dan pusat. Ia juga menyampaikan usulan progam saat ini sudah laksanakan secara online menggunakan aplikasi E-Plannig dan terintegrasi dengan penganggaran dan penatausahaan keuangan.
“Artinya semua program kegiatan apabila tidak terinput dalam E-Planning maka dana tersebut tidak dapat dicairkan dan dimanfaatkan termasuk dana desa.”katanya.
Menurutnya, hasil Musrembang berupa usulan program yang merupakan kewenangan kampung langsung dibuat rencana kerja pemerintah kampung yang akan dikelola langsung oleh kampong. Sedangan usulan program kegiatan yang menjadi kewenangan Pemkab yang dikordinasikan dengan OPD terkait sesuai Tupoksi masing-masing
“Hasil Musrembang tingkat distrik akan disinergikan dengan rencana kerja (Renja) OPD dan akan dilakukan pembahasan pada forum OPD. Selanjutnya dibahas dengan stakeholder terkait pada Musrembang tingkat kabupaten. Sedangkan usulan program yang merupakan kewenangan Pemprov akan dilanjutkan pada saat Musrembang Provinsi Papua nantinya,” tambahnya.
Dalam kesempatan itu, Wabup mengingatkan pimpinan OPD, kepala distrik, kepala kampung dan ketua RT agar mengoptimalkan perencanaan dan pemanfaatkan anggaran pembangunan secara efesien, efektif, transparan serta akuntabel, sehingga pembangunan yang dilaksnakan dapat mencapai sasaran dan memenuhi ekspektasi masyarakat yang membutuhkan sentuhan pembangunan.
Dalam kesempatan itu, Wabup juga mengimbau warga untuk membentuk Posyandu dan mengangkat 7 kader Posyandu di setiap kampung. “Hal ini untuk membantu sosialisasi kegiatan kesehatan dasar untuk mengatasi angka kematian bayi serta angka kematian ibu hamil melahirkan dan nifas,” pungkasnya. (Humas/nat)
