Wednesday, April 17, 2024
24.7 C
Jayapura

Komnas HAM:Atas Nama Kemanusiaan, Stop Melakukan Kekerasan!

JAYAPURA-Di tengah konflik bersenjata yang belum usai di Intan Jaya, tindakan cepat yang dilakukan Bupati Intan Jaya adalah dengan mengirim kurirnya untuk bertemu Kelompok Sipil Bersenjata (KSB) yang ada di daerah tersebut.

Komisi Nasional (Komnas ) Hak Asasi Manusia (HAM) lantas memberikan apresiasi terhadap tindakan Bupati Intan Jaya tersebut. Bagi Komnas HAM, ini langkah  yang sangat tepat dilakukan bupati berdasarkan usulan Komnas HAM Papua kepada Pemda Intan Jaya, Pangdam dan juga Kapolda.

“Kalau ada bupati yang bersikap seperti ini, tidak boleh dicurigai baik dari BIN atau satuan yang lain. Karena bupatilah yang jauh lebih tahu tentang orang-orang di Intan Jaya. Dia (bupati-red) yang lebih tahu tentang apa tuntutan mereka (KSB-red),” ungkap kepala Komnas HAM Papua, Frits Ramandey saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos, Selasa (9/11)

Lanjut Frits, dalam penyelesaian konflik bersenjata. Langkah yang dilakukan Bupati Intan Jaya Natalis merupakan langkah yang tepat, sehingga Komnas HAM memberi apresiasi.

Baca Juga :  PPKM Lanjut Sampai 6 September

Dalam konteks Intan Jaya, Komnas HAM sedang memberi perhatian baik tentang dugaan hilangnya warga sipil di Intan Jaya yang belum juga ditemukan, penembakan terhadap dua anak kecil hingga satu orang meninggal dunia dan korban dari masyarakat sipil.

“Kami juga sudah memohon, atas nama kemaanusiaan kepada kelompok sipil bersenjata untuk tidak melakukan tindakan-tindakan kekerasan. Karena itu akan mengorbankan banyak korban,” tutur Frits.

Terlepas dari langkah bupati yang mengirim kurirnya untuk bertemu kelompok sipil bersenjata yang ada di  Intan Jaya, Komnas HAM mengapresiasi para Pastor di Intan Jaya yang telah mengambil banyak peran untuk menolong petugas bandara ketika terjebak saat kebakaran atau juga membantu para pengungsi yang ada di daerah tersebut.

“Para pengungsi harus bisa dipulangkan dengan baik, itu yang menjadi penting dari konsen Komnas HAM,” kata Frits.

Terkait sebagian warga yang memilih untuk keluar dari Intan Jaya karena merasa tidak aman, Komnas HAM menilainya itu hal yang manusiawi. Sebab, faktanya memang ada kontak senjata dan ada korban. Sehingga manusiawi ketika masyarakat merasa takut dan memilih untuk keluar dari daerah tersebut.

Baca Juga :  Pendekatan Kebudayaan Solusi Kesejahteraan Masyarakat

“Kita berharap dengan kehadiran Bupati di Intan Jaya bisa berkoordinasi dengan aparat untuk memulihkan kondisi situasi Kamtibmas di Intan Jaya,” ucap Frits.

Sementara itu, Kapolda Papua Irjen Pol Mathius D Fakhiri meminta Bupati Intan Jaya segera kembali ke Sugapa untuk menangani masyarakatnya.

“Saya berharap ke depan tidak ada lagi gangguan di Intan Jaya. Dua hari terakhir tidak ada lagi gangguan dan saya meminta Kapolres membangun komunikasi intens dengan aparat yang ada di Intan Jaya,” ucap Kapolda.

Kapolda juga meminta Kapolres agar bisa mengendalikan anggota agar bisa mengurangi tindakan yang dapat merugikan anggota baik korban jiwa dari anggota atau masyarakat. “Perlu dikoordinasikan dengan baik dan bangun komunikasi dengan pemerintah dan para tokoh yang ada di Intan Jaya,” pungkasnya. (fia/nat)

JAYAPURA-Di tengah konflik bersenjata yang belum usai di Intan Jaya, tindakan cepat yang dilakukan Bupati Intan Jaya adalah dengan mengirim kurirnya untuk bertemu Kelompok Sipil Bersenjata (KSB) yang ada di daerah tersebut.

Komisi Nasional (Komnas ) Hak Asasi Manusia (HAM) lantas memberikan apresiasi terhadap tindakan Bupati Intan Jaya tersebut. Bagi Komnas HAM, ini langkah  yang sangat tepat dilakukan bupati berdasarkan usulan Komnas HAM Papua kepada Pemda Intan Jaya, Pangdam dan juga Kapolda.

“Kalau ada bupati yang bersikap seperti ini, tidak boleh dicurigai baik dari BIN atau satuan yang lain. Karena bupatilah yang jauh lebih tahu tentang orang-orang di Intan Jaya. Dia (bupati-red) yang lebih tahu tentang apa tuntutan mereka (KSB-red),” ungkap kepala Komnas HAM Papua, Frits Ramandey saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos, Selasa (9/11)

Lanjut Frits, dalam penyelesaian konflik bersenjata. Langkah yang dilakukan Bupati Intan Jaya Natalis merupakan langkah yang tepat, sehingga Komnas HAM memberi apresiasi.

Baca Juga :  KPK Perkirakan Aset Tanah dan Bangunan Sekitar Rp 40 M

Dalam konteks Intan Jaya, Komnas HAM sedang memberi perhatian baik tentang dugaan hilangnya warga sipil di Intan Jaya yang belum juga ditemukan, penembakan terhadap dua anak kecil hingga satu orang meninggal dunia dan korban dari masyarakat sipil.

“Kami juga sudah memohon, atas nama kemaanusiaan kepada kelompok sipil bersenjata untuk tidak melakukan tindakan-tindakan kekerasan. Karena itu akan mengorbankan banyak korban,” tutur Frits.

Terlepas dari langkah bupati yang mengirim kurirnya untuk bertemu kelompok sipil bersenjata yang ada di  Intan Jaya, Komnas HAM mengapresiasi para Pastor di Intan Jaya yang telah mengambil banyak peran untuk menolong petugas bandara ketika terjebak saat kebakaran atau juga membantu para pengungsi yang ada di daerah tersebut.

“Para pengungsi harus bisa dipulangkan dengan baik, itu yang menjadi penting dari konsen Komnas HAM,” kata Frits.

Terkait sebagian warga yang memilih untuk keluar dari Intan Jaya karena merasa tidak aman, Komnas HAM menilainya itu hal yang manusiawi. Sebab, faktanya memang ada kontak senjata dan ada korban. Sehingga manusiawi ketika masyarakat merasa takut dan memilih untuk keluar dari daerah tersebut.

Baca Juga :  Masyarakat Setuju Akses ke Asmat Ditutup Sementara

“Kita berharap dengan kehadiran Bupati di Intan Jaya bisa berkoordinasi dengan aparat untuk memulihkan kondisi situasi Kamtibmas di Intan Jaya,” ucap Frits.

Sementara itu, Kapolda Papua Irjen Pol Mathius D Fakhiri meminta Bupati Intan Jaya segera kembali ke Sugapa untuk menangani masyarakatnya.

“Saya berharap ke depan tidak ada lagi gangguan di Intan Jaya. Dua hari terakhir tidak ada lagi gangguan dan saya meminta Kapolres membangun komunikasi intens dengan aparat yang ada di Intan Jaya,” ucap Kapolda.

Kapolda juga meminta Kapolres agar bisa mengendalikan anggota agar bisa mengurangi tindakan yang dapat merugikan anggota baik korban jiwa dari anggota atau masyarakat. “Perlu dikoordinasikan dengan baik dan bangun komunikasi dengan pemerintah dan para tokoh yang ada di Intan Jaya,” pungkasnya. (fia/nat)

Berita Terbaru

Artikel Lainnya