Ada juga tulisan “Demokrasi harus dijaga, Pj Gubernur Papua jangan merusak PSU. Koordinator aksi, Pdt Jhon Baransano mengaku aksi yang dilakukan tak terlepas dari keprihatinan atas beragam pelanggaran atas proses pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang telah selesai digelar di Papua.
“Kita juga mendorong proses yang sedang berlangsung di MK harus berjalan dengan baik,” kata Pdt Baransano kepada wartawan. Ia mengaku, gereja memberi dukungan penuh kepada proses yang sedang berjalan di Mahkamah Konstitusi (MK). Gereja juga percaya jika MK memiliki nilai kebenaran dan keadilan, proses harus berjalan sesuai dengan apa yang harus dilakukan.
Terlepas dari itu, massa meminta Pemerintah Provinsi Papua serius menangani apa yang menjadi tuntutan mereka saat ini. “Kami berharap Pj Gubernur Papua netral dalam mengawal proses demokrasi di tanah Papua. Sebab terkesan, Pj Gubernur Papua ada indikasi mendukung salah satu paslon,” kata Baransano.
“Mau siapa pun yang terpilih, intinya ASN Pemerintah Provinsi Papua harus netral. Baik dari pusat hingga ke daerah. Termasuk Mendagri dan Bahlil,” tegasnya.
Menurutnya, apa yang menjadi temuan di lapangan terkait proses PSU yang sudah berlalu. Harus menjadi catatan bagi MK, bahwa ada berbagai penyimpangan yang terjadi dalam proses demokrasi di tanah Papua.
“Sikap gereja akan terus bersuara. Biarkan kebenaran, keadilan ada di tanah Papua dalam proses-proses demokrasi yang terjaga,” ungkapnya.
Massa juga membacakan tuntutannya di hadapan pejabat negara yang menemui mereka saat itu. Adapun isi tuntutannya yaitu melihat dinamika yang terjadi, gereja hadir sebagai pengawal kebenaran dan kejujuran, gereja hadir untuk mengawal keadilan dan hak asasi manusia, gereja hadir sebagai mediator perdamaian, keprihatinan atas ketidaknetralan Pj Gubernur Papua dan juga aparat kepolisian.
Ada juga tulisan “Demokrasi harus dijaga, Pj Gubernur Papua jangan merusak PSU. Koordinator aksi, Pdt Jhon Baransano mengaku aksi yang dilakukan tak terlepas dari keprihatinan atas beragam pelanggaran atas proses pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang telah selesai digelar di Papua.
“Kita juga mendorong proses yang sedang berlangsung di MK harus berjalan dengan baik,” kata Pdt Baransano kepada wartawan. Ia mengaku, gereja memberi dukungan penuh kepada proses yang sedang berjalan di Mahkamah Konstitusi (MK). Gereja juga percaya jika MK memiliki nilai kebenaran dan keadilan, proses harus berjalan sesuai dengan apa yang harus dilakukan.
Terlepas dari itu, massa meminta Pemerintah Provinsi Papua serius menangani apa yang menjadi tuntutan mereka saat ini. “Kami berharap Pj Gubernur Papua netral dalam mengawal proses demokrasi di tanah Papua. Sebab terkesan, Pj Gubernur Papua ada indikasi mendukung salah satu paslon,” kata Baransano.
“Mau siapa pun yang terpilih, intinya ASN Pemerintah Provinsi Papua harus netral. Baik dari pusat hingga ke daerah. Termasuk Mendagri dan Bahlil,” tegasnya.
Menurutnya, apa yang menjadi temuan di lapangan terkait proses PSU yang sudah berlalu. Harus menjadi catatan bagi MK, bahwa ada berbagai penyimpangan yang terjadi dalam proses demokrasi di tanah Papua.
“Sikap gereja akan terus bersuara. Biarkan kebenaran, keadilan ada di tanah Papua dalam proses-proses demokrasi yang terjaga,” ungkapnya.
Massa juga membacakan tuntutannya di hadapan pejabat negara yang menemui mereka saat itu. Adapun isi tuntutannya yaitu melihat dinamika yang terjadi, gereja hadir sebagai pengawal kebenaran dan kejujuran, gereja hadir untuk mengawal keadilan dan hak asasi manusia, gereja hadir sebagai mediator perdamaian, keprihatinan atas ketidaknetralan Pj Gubernur Papua dan juga aparat kepolisian.
