PB PON Papua Terkait Pengalokasian Anggaran
JAYAPURA-Ketua Harian Pengurus Besar Pekan Olahraga Nasional (PB-PON) XX tahun 2021 DR. Yunus Wonda, SH., MH., akhirnya buka suara terkait adanya komplain yang disampaikan Pemkab Mimika dan Pemkab Merauke terkait pengalokasian anggaran PB PON. Sebelumnya Pekab Mimika sampai menyatakan sikap meminta Dinas PU untuk menghentikan pekerjaan pembangunan yang berkaitan dengan PON.
Yunus Wonda menyatakan bahwa ada hal yang harus dipahami sub PB PON yang diketuai oleh bupati maupun wali kota. Namun di sini Yunus menganggap protes yang disampaikan Pemkab adalah sesuatu yang wajar.
Hanya saja Yunus menegaskan bahwa ada anggaran atau kegiatan yang sudah dikerjakan PB PON itu tak bisa lagi dikerjakan oleh sub PB PON. Ini yang nampaknya menjadi persoalan dimana sub PB PON berpikir masih banyak yang dikerjakan di daerahnya sementara pekerjaan tersebut sudah ada yang dilakukan oleh PB PON sendiri. “Tak boleh ada double kegiatan hingga double anggaran. Namun jika ada kegiatan yang belum dikerjakan PB PON maka itulah yang digarap oleh sub PB PON. Tapi harus kami sampaikan bahwa sebagian besar sudah dikerjakan oleh PB PON sehingga perlu kehati-hatian untuk mendata agar tidak terjadi kesalahan penganggaran,” kata Yunus melalui ponselnya, Rabu (9/6).
Ia menyebut ada sebagian anggaran yang belum dikerjakan PB PON, yang dikelola ole daerah atau sub. “Jadi tak bisa kita melakukan satu kegiatan dengan mata anggaran yang baru. Sebab semua berpatokan pada master plan, tidak bisa keluar dari ini. Sub PB PON di daerah tidak bisa membuat anggaran pekerjaan yang baru jika itu sudah dilakukan,” bebernya.
Ia mencontohkan soal yang sudah dikerjakan PB PON adalah rehab – rehab. Sementara yang belum dikerjakan semisal pembayaran hotel dan laundry, sehingga itulah yang dihandel oleh sub. “Kemarin Pemkot dan Pemkab Jayapura juga memprotes namun saat ini pelan-pelan sudah kami klirkan. Contoh lainnya adalah sub PB PON Kota Jayapura dipastikan akan mengelola anggaran yang paling besar mengingat Pemkot yang akan menghandel tamu atau kontingen terbanyak. Jumlahnya hampir 9.000 orang sehingga anggaran yang diterima juga paling besar,” bebernya.
“Misalkan Kota Jayapura mengelola Rp 100 miliar maka daerah lain tidak mungkin mendapatkan nilai yang sama atau bahkan lebih. Sebab kota yang mengerjakan paling banyak diantara daerah lain,” sambungnya.
Untuk Kota dan Kabupaten Jayapura lanjut Yunus direncanakan pada 11 Juni nanti sudah dilakukan penyerahan anggaran. Lalu untuk Mimika dan Merauke, Yunus berharap bisa memahami mekanisme ini dengan baik. “Jika ada mata anggaran yang belum dikerjakan, ya silakan dikerjakan,” tambahnya.
Lalu yang berikut kata Yunus saat ini pihaknya belum membahas soal dana hibah APBD dan belum bicara hibah APBN. Sebab secara fisik anggaran ini belum ada di PB PON. “Rp 1,6 triliun yang kami ajukan itu belum tahu apakah akan turun atau tidak. Makanya kami juga tidak mau terlalu berpikir ke sana hingga fisiknya sudah diterima,” jelasnya.
Yunus menyatakan bahwa dalam pengelolaan anggaran pihaknya sudah sangat transparan dan berpatokan pada regulasi yang sudah ada. Sebab ia tak mau dikemudian hari akan terjadi persoalan hukum.
“Hal lainnya dalam master plan pemerintah tidak menyebut Sub PB PON melainkan hanya PB PON. Nantinya dari PB PON inilah yang melakukan pendelegasian makanya KONI Pusat tidak memberikan SK kepada sub tetapi hanya PB,” beber Wonda.
Yunus berharap Pemkab Mimika dan Pemkab Merauke bisa memahami soal ini dan tetap memberikan dukungan untuk pelaksanaan PON. Mengingat pekerjaan PON adalah kepercayaan negara yang diberikan kepada Papua dan di sini ada harga diri daerah yang diusung bersama untuk ditunjukkan kepada provinsi lain jika Papua secara utuh bisa menjawab kepercayaan tersebut. “Ini menjadi kebanggaan bersama dan saya harap ada pemahaman yang sama. Ini kepercayaan yang diberikan kepada Papua dan ini bukan agenda provinsi maupun kabupaten. Melainkan agenda negara yang wajib disukseskan dan sepatutnya ini menjadi momentum bersama untuk mengembalikan kejayaan olahraga Papua,” tutup Yunus. (ade/nat)
