MERAUKE– Jika salah satu anggota DPRP Papua Selatan Untung Gultom meminta pemerintah untuk meninjau kembali program strategis nasional (PSN) yang akan membuka 2 juta hektar lahan di Merauke, kali ini Wakil Gubernur Papua Selatan, Paskalis Imadawa mengaku secara pribadi sejatinya menolak program strategis nasional tersebut.
‘’Sebenarnya secara pribadi, saya menolak PSN dan saya tidak setuju,’’ tandas Wagub Paskalis Imadawa menjawab pertanyaan media ini, Kamis (8/5).
Penolakan itu kata Paskalis Imadawa karena akan menggusur hutan dan tanah adat orang asli Papua di Papua Selatan. Apalagi program ini masuk tanpa permisi dan izin dari para pemilik hak ulayat.
Sebenarnya lanjut mantan Wakil Ketua I Majelis Rakyat Papua Selatan yang membidangi Pokja Adat itu mengaku pada dasarnya setuju dengan semua pembangunan. Apalagi terkait dengan PSN. Namun yang harus menjadi catatan mendasar, masyarakat adat khususnya masyarakat lokal harus diberdayakan.
‘’Mengapa, karena masyarakat lokal itu merupakan identitas bangsa dan mereka juga sebagai cikal bakal maju mundurnya suatu daerah. Jangan sampai hutannya digusur, masyarakat lokal digeser,’’ katanya.
Iapun meminta kepada pemerintah pusat ketika ada program, seperti PSN agar dikoordikasikan pemerintah daerah baik bupati dan wakil bupati maupun gubernur dan wakil gubernur. Karena menurutnya, gubernur dan wakil gubernur merupakan perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah.
‘’Tugas-tugas perbantuan pemerintah pusat ada di provinsi. Karena itu, sekecil apapun, sebesar apapun program yang dicanangkan pusat harus sepengetahuan kami di provinsi, sehingga nanti kami mensosialisasikan dan menjabarkan itu ke anak-anak daerah yang menjadi obyek sasaran pembangunan itu,’’ tandasnya.
Hal ketiga, bahwa saat ini yang dibutuhkan proses edukasi. Masyarakat harus diberi edukasi.,
‘’Jangan serta merta system top down. Apalagi, saya dengar itu PSN ada masuk pasukan hijau. Ngapain hijau-hijauan begitu. Masyarakat disitu harus diberdayakan begitu. Diberi edukasi dan pendampingan. Boleh turun hijaunya tapi tolong mungkin sampai 6 bulan saja. Karena keran masyarakat diberi edukasi dan pelatihan sehingga pada waktu yang tepat, mereka itu sudah menjadi driver dan mekanik untuk peralatan permesinan itu,’’ terangnya.
Dikatakan, untuk menjadi mekanik paling tidak harus ada program magang. Harus dikirim ke China karena kebanyakan mesin pertanian adalah produk dari China.
‘’Kalau boleh masyarakat lokal itu dikirim ke China, supaya mereka di sana diberi bekal dan setelah pulang ke sini (Papua selatan,red) mereka bisa perbaikan peralatan mesin pertanian yang rusak. Tapi, kalau system proyek, artinya selama proyek berarti ada uang.
Tapi, kalau masa bakti proyek selesai maka kegiatannya juga akan selesai. Dan tadinya mereka babat hutan itu akan kembali menjadi hutan karena tiga hal tadi tidak dijalankan. Jadi tiga hal itu harus diperhatikan permerintah pusat,’’ tandasnya. (ulo/ade)
