*Vaksinasi Untuk Lansia Sudah Dimulai
JAYAPURA-Cakupan vaksinasi di Papua yang telah mencapai 12,58 persen untuk vaksinasi pertama. Demikian 12,58 persen dalam vaksinasi pertama ini, dengan kata lain, dari 3.407 peserta vaksinasi, 2.505 orang telah divaksin, 261 orang tunda vaksinasi, dan 641 batal vaksinasi.
Sedangkan untuk vaksinasi kedua baru mencapai 1,88 persen atau dari 384 peserta vaksinasi kedua, 374 orang sudah divaksin, 7 orang tunda vaksinasi, dan 3 orang batal vaksinasi.
Dari persentase tersebut diketahui bahwa Mimika menjadi daerah dengan cakupan vaksinasi tertinggi di Papua. Dimana 1.456 orang sudah divaksin, 266 orang batal vaksinasi, dan 127 orang tunda vaksinasi.
Di bawah Mimika ada Kota Jayapura dengan cakupan vaksinasi mencapai 891 orang. Dimana 260 orang batal vaksinasi, dan 79 orang tunda vaksinasi.
Kemudian, ada Kabupaten Jayapura di urutan ketiga cakupan terbanyak di Papua dengan 240 orang telah divaksin, 96 orang batal vaksinasi, dan 35 orang tunda vaksinasi. Di urutan terakhir, ada Kabupaten Merauke dengan 108 orang yang telah divaksin, 11 orang batal vaksinasi, dan 15 orang tunda vaksinasi.
Sejauh ini, diketahui bahwa terdapat berbagai alasan penyebab batalnya vaksinasi dilakukan bagi seseorang. Sebut saja seperti 46 orang yang batal vaksin karena merupakan penyintas Covid. Ada juga 42 orang yang batal vaksin karena sedang menyusui dan 25 orang yang batal vaksin karena memiliki hipertensi.
Dalam kaitannya dengan BPOM RI yang telah memberikan izin Emergency Use of Authorization (EUA) bagi kelompok lansia di atas 60 tahun, vaksin tenaga kesehatan lansia perdana langsung dilakukan juga di Papua.
Adalah dr. Renny Bagus, SpA., yang tidak lain merupakan Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) Wilayah Papua yang menjadi sosok tenaga kesehatan lansia pertama yang diberikan suntikan vaksin Covid-19 di Papua.
Sejak vaksin perdana dilaunching di tingkat Provinsi Papua, Jumat (15/1) lalu, hingga kini cakupan vaksinasi di Papua baru mencapai 12,58 persen untuk vaksinasi pertama, dan 1,88 persen untuk vaksinasi kedua.
Dengan masih rendahnya cakupan vaksinasi di Papua, lantas mengundang pertanyaan dari Wakil Ketua I Satgas Covid-19 Provinsi Papua, Muhammad Musa’ad.
Musa’ad yang juga Asisten Bidang Perekonomian dan Kesra Sekda Papua, menilai cakupan vaksinasi di Papua masih sangat jauh dari target cakupan vaksinasi nasional. Mengingat tahap pertama vaksinasi yang akan berakhir pada akhir Februari ini.
“Target kita untuk tenaga medis ini masih belum optimal. Itu yang ingin kita tahu penyebabnya. Tapi semua ini berjalan secara simultan, yakni pencegahan melalui vaksin maupun melalui protokol kesehatan,” terang Muhammad Musa’ad, Selasa (9/2) kemarin.
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua, Robby Kayame juga mengakui lambatnya progress cakupan vaksinasi di Papua. Menurut Kayame, hal ini disebabkan berbagai prosedur vaksinasi yang harus dilewati sebelum vaksinasi dilakukan, terlebih harus secara online.
“Kalau kita ikuti prosedur-prosedur itu lama. Makanya, kita sekarang melakukan pendataan secara offline dulu, baru kemudian kita entri datanya sekaligus secara online,” Robby Kayame.
Hal ini berkorelasi dengan pelatihan vaksinasi bagi tenaga vaksinator yang juga tidak dapat dilakukan dengan optimal. Pasalnya, sebagaimana disarankan bahwa pelatihan tersebut memang harus dilakukan secara daring. Namun, dengan keterbatasan layanan internet dan kondisi geografis di Papua, sehingga hal tersebut menjadi kendala. Dengan kata lain, kala tenaga vaksinator di tingkat kabupaten belum mendapat pelatihan, maka program vaksinasi belum dapat dilakukan, sekalipun vaksin telah didistribusikan ke kabupaten.
“Kami mengalami kendala dalam hal sinyal. Sekalipun demikian, kami saat ini sedang melatih tenaga pelatih (Training of Trainer) di kabupaten/kota tertentu secara online. Mereka ini yang nanti akan melatih tenaga vaksinator di daerahnya masing-masing, di tingkat pelayanan fasilitas kesehatan puskesmas maupun rumah sakit,” tambahnya.
Secara terpisah, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinas Kesehatan Provinsi Papua, dr. Aaron Rumainum, M.Kes., menambahkan bahwa pemerintah kabupaten memiliki kendala sinyal untuk pelatihan vaksinasi secara virtual bagi tenaga vaksinator. Untuk itu, kepala daerah harus mengambil langkah solutif agar vaksinasi di daerahnya dapat terlaksana.
Memang pelatihan vaksinator disarankan untuk dilakukan secara virtual, namun kalau terkendala sinyal, maka opsi lain adalah pelatihan tatap muka dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat.
“Tapi kalau kabupaten terkendala sinyal, lalu bupatinya tidak bisa selesaikan persoalan sinyal di daerahnya, tidak mungkin kami di bidang kesehatan yang harus menyelesaikannya. Kalaupun harus pelatihan tatap muka, tentunya butuh anggaran juga untuk datangkan tenaga pelatih ke daerahnya,” ungkap dr. Aaron Rumainum.
Meskipun cakupan vaksinasi Covid 19 di Provinsi Papua bergerak dengan lambat sejak distribusi vaksin maupun sejak launching vaksin perdana tingkat provinsi dilakukan, dr. Rumainum tetap yakin Papua bisa mencapai target vaksinasi yang ditetapkan pemerintah secara nasional.
Artinya, pihaknya yakin cakupan memenuhi target sepanjang pemerintah kabupaten/kota yang telah menerima vaksin dan tenaga vaksinatornya telah mendapat pelatihan langsung ngebut dalam program vaksinasi di daerahnya.
“Kita yakin sepanjang kabupaten yang sudah dilatih tenaga vaksinatornya dan telah diberikan vaksin itu mencapai target di Februari ini selesai, minimal 70 persen,” pungkasnya. (gr/nat)
