Jangan Ada PSU Dalam Pilkada 11 Kabupaten
JAYAPURA – Panitia Pemilihan Distrik atau PPD menjadi sorotan tajam Gubernur Papua, Lukas Enembe, SIP., MH., dalam sambutannya pada launching Pilkada Serentak 2020 di Taman Imbi Jayapura, Selasa (8/10).
Gubernur Enembe menyinggung bahwa terkadang PPD bisa menempatkan diri sebagai penentu hasil Pilkada. Untuk itu, dirinya meminta KPU RI yang hadir saat itu bisa mencermati ini. Melihat kembali kualitas para PPD yang kadang jadi penentu sekaligus biang masalah.
“Saya sampaikan ke KPU bahwa kita perlu tertibkan PPD. Mungkin seleksi di Jakarta atau di mana. Sebab di Papua paling ular dan bahaya. Mereka sebagai penyelenggara, bukan KPU-nya,” ungkap Gubernur Lukas Enembe blak-blakan di hadapan tamu undangan, Selasa (8/10).
Penyampaian ini langsung disambut tepuk tangan dan tersirat bahwa kinerja PPD justru kadang menjadi masalah. “Hati-hati sebab Pemilu kemarin yang laksanakan Pemilu adalah PPD. Mereka bicara itu seperti sudah final,” sindir Gubernur Enembe.
Karenanya ia meminta dalam pemilihan PPD nanti dilakukan secara profesional untuk menghadirkan KPPD yang bertanggungjawab. Gubernur mencecar jika PPD sudah membawa suara ke jalan-jalan itu sudah liar. Artinya surat suara dijual sana sini. “Ini terjadi di Papua pak. Dijual kiri kanan,” kata Lukas kepada Ketua KPU RI Arief Budiman.
Namun ia menyebut untuk Pilkada serentak di 11 kabupaten pihaknya siap mensuport dan meyakini akan dilakukan dengan profesional oleh KPU Papua. Sebelas kabupaten yang akan menggelar Pilkada adalah Kabupaten Supiori, Mamberamo Raya, Waropen, Nabire, Yahukimo, Asmat, Merauke, Boven Digoel, Pegunungan Bintang, Yalimo dan Keerom.
Gubernur juga menyampaikan bahwa Papua sesungguhnya aman dan dari pesta demokrasi ini ia meminta seluruh pihak menjaga Papua menjadi tanah damai. Jangan lagi ada keributan yang akhirnya merugikan semua pihak. “Saya sampaikan semua, Pilkada selalu berakhir ke MK. Bahkan sampai Pemilu ulang-ulang dan ini sudah terjadi di Papua. Jadi saya pikir kalau KPU dan Bawaslu meletakkan aturan secara benar maka akan sukses. Tapi jika lari sana sini maka pasti ada masalah,” imbuhnya.
Dikatakan, apabila KPU sudah miring maka pasti melahirkan Pemilu ulang dan ini akan berdampak pada dana. “Apa yang bupati sudah berikan, laksanakan dengan hati yang tulus dan bertanggung jawab untuk menghasilkan pemimpin yang memang bisa membawa perubahan,” pintanya.
Ini juga dikuatkan oleh Ketua KPU Papua, Theodorus Kosay yang melihat 11 KPU kabupaten sudah siap. Semua stakeholder serta kontestan menurutnya wajib menciptakan kondisi dimana Papua disebut Papua Tanah damai. “Dianggap sebagai surga kecil yang jatuh ke bumi hingga dalam suasana ini semua pihak diminta terlibat Pilkada tanpa konflik hingga proses berakhir,” ungkapnya.
Disini juga disinggung bahwa dari 11 kabupaten baru 9 kabupaten yang menandatangani NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah), Kabupaten Waropen dan Supiori menjadi dua kabupaten yang belum melakukan penandatanganan NPHD dengan KPU setempat. “Sisa Waropen dan Supiori,” aku Kosay.
Ia juga meminta agar perbedaan menjadi kekuatan dan bukan untuk dipersoalkan agar Papua bisa menjadi Papua tanah damai. Di sini juga disinggung soal Pemungutan Suara Ulang (PSU) bahkan menjadi PSUU (Pemungutan Suara Ulang ulang). “Itu tak boleh terjadi,” imbuhnya.
Istilah PSUU ini lahir dari AKBP. Daniel Prionggo yang mewakili Polda Papua. Polda Papua memberi catatan untuk mengevaluasi Pilkada tahun-tahun sebelumnya. “Kita belajar dari yang sudah ada. Ada yang PSU tapi ada juga PSUU. Mamberamo Raya menjadi pelajaran yang baik dan jangan terulang,” jelasnya.
Sementara Ketua KPU RI, Arief Budiman pada awal penyampaiannya mengapresiasi atas lahirnya Graha Pemilu pertama di Indonesia dan itu ada di Mamberamo Tengah. Arief Budiman menyampaikan bahwa tahun 2020 suksesnya Pilkada tak bisa hanya digantungkan ke KPU tapi semua stakeholder. Mulai tokoh agama, tokoh masyarakat, TNI dan Polri termasuk pemerintah.
“Hari ini kami mengajak Korwil Papua, Sekjend dan Kepala biro SDM-nya juga hadir. Biro SDM kami siapkan dan kami mau SDM penyelenggara di Papua harus lebih baik,” harapnya.
Pemilu menurutnya harus lebih baik dan ini bisa diciptakan dari kualitas penyelenggara. Budi lantas menceritakan pengalamannya ketika mengumpulkan seluruh komisioner KPU di Indonesia. Dimana saat jadwal masuk ruangan ternyata ada 1 komisioner yang tertidur di restoran dan setelah dicek dan ditanyakan komisioner ini mengaku habis minum semalaman.
“Saat tahapan saya minta jangan mabuk. Nanti setelah semua rampung silakan mau apa saja,” jelasnya.
Dalam launching Arief membeberkan grafik kondisi Pemilu secara nasional. Dimana menurutnya perjalanan Pemilu sejak tahun 1999 hingga reformasi mengalami peningkatan yang lebih baik. Pertama soal partisipasi pemilih, jumlah sengketa yang jauh menurun dan jumlah yang dikabulkan oleh MK. “Pemilu 2019 hanya 12 perkara dari 350 yang diajukan dan Pemilu 2014 ada 900 sengketa dan yang dikabulkan hanya 21 perkara. Ini menunjukkan penyelenggaraan yang lebih baik. Bukan hanya diapresiasi dalam negeri tapi Pilkada 2019 justru diapresiasi banyak pihak di luar negeri,” ucapnya bangga.
Capaian itu membuat KPU RI mendapat banyak undangan berbicara soal Pemilu di luar negeri dan 3 bulan ke depan beberapa organisasi internasional termasuk KPU di beberapa negara akan belajar ke Indonesia. Untuk itu, dirinya meminta kualitas Pemilu harus dijaga.
Papua diakuinya menjadi perhatian banyak pihak dan 11 kabupaten bukan hanya jadi wajah Papua tapi wajah Indonesia. Ada banyak catatan yang bisa jadi perbaikan.
Dijelaskan, tahun 2019 tingkat partisipasi pemilih pada Pileg dan Pilpres serentak pertama Indonesia di atas partisipasi nasional 95,3 persen. Kedua catatan penting adalah Papua sering terjadi PSU, PSUU kemudian ada 28 sengketa yang diajukan ke MK namun tak ada yang dikabulkan.
Artinya trend pelaksanaan Pemilu di Papua semakin baik karenanya ia meminta semua bisa menjaga hal tersebut.
Sekedar diketahui kegiatan launching kemarin diakhiri dengan memencet tombol, melepas balon dan menandatangani komitmen bersama untuk Pilkada berkualitas oleh gubernur dan seluruh komisioner KPU. (ade/nat)
