JAYAPURA-Direktur Eksekutif Papuan Observatory for Human Rights (POHR), Thomas Ch. Syufi, mengatakan hal penting dari Pilkada serentak di Papua, masyarakat mampu memilih pemimpin yang sadar akan budaya.
Selain itu pemimpin yang mampu berpihak kepada kepentingan masyarakat Papua, dan paling penting pemimpin harus mampu menghargai masyarakat adat, hutan adat serta hal lain yang berkaitan dengan kesejahteraan orang asli Papua (OAP)
Pembangunan di Papua selama ini kata dia belum begitu relevan dengan kehidupan masyarakat Papua, baik dari perlindungan lingkungan dan menghormati hak asasi manusia Papua.
Ini terjadi karena pemimpin kurang memahami, nilai budaya yang ada. Sehingga yang terjadi masyarakat lokal, semakin disingkirkan, sementara orang luar justru semakin menjamur.
“Kalau saya lihat pembangunan di Papua selama ini, pemimpin tidak tulus bekerja mensejahterakan masyarakat, tapi lebih pada memperkaya diri,” kata Thomas, Sabtu (6/7).
“Masyarakat hanya butuh kesejahteraan, maka dari itu pemimpin harus bekerja jujur,” tegasnya.
Dia pun meminta agar masyarakat tidak memilih pemimpin yang tidak mampu mempertahankan perlindungan hutan adat Papua.
Sebagaimana kasus pengrusakan lahan di Papua selama ini. Masyarakat tampak begitu gencar menyuarakan itu kepada pemerintah pusat. Akan tetapi pemerintah justru berdiam diri, tanpa melakukan gebrakan apapun.
 Hal lain dia, mengharapkan masyarakat dapat memilih pemimpin yang mampu memberikan keberpihakan bagi orang Papua, terutama dalam hal membukaan lapangan pekerjaan.
