Friday, November 22, 2024
25.7 C
Jayapura

Pemerintah Harus Penuhi Hak Para Pengungsi

Enam Tahun Pengungsi Nduga di Jayawijaya

JAYAPURA – 1000-an orang asal Nduga, Provinsi Papua Pegunungan, telah mengungsi selama hampir enam tahun tanpa tahu kapan bisa pulang di kampung asalnya itu. Kepala Komnas HAM Papua, Frits Ramandey, mengatakan seribuan pengungsi Nduga itu sedang berada di Kampung Sekom, Distrik Muliama, Kabupaten Jayawijaya sejak tahun 2019 pasca konflik bersenjata di wilayah mereka.

“Saya bersama teman teman pembela HAM pada 4 Mei lalu mendatangi lokasi pengungsian yang ada di Sekom, kunjungan kami untuk melihat kondisi masyarakat yang ada si sana selanjutnya apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah setempat,” ucap Frits saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos.

Menurut Frits, hampir enam tahun masyarakat Nduga mengungsi di sekitar Wamena pasca konflik bersenjata yang ada di daerah mereka. Dengan demikian, harus ada yang dilakukan pemerintah dalam rangka pemenuhan hak hak mereka sebagai pengungsi.

“Mereka ini keluar dari tanah kelahirannya akibat adanya konflik yang berkepanjangan dan tak pernah usai,” kata Frits.

Baca Juga :  Banyak Warga Non Papua Diselamatkan Anak Asli Papua

Lanjut Frits, beberapa diantara mereka sudah membangun honai dan rumah semi permanen di Kampung Sekom.

Terkait pengungsi Nduga yang ada Jayawijaya, Frits meminta pemerintah setempat perlu memperhatikan kebutuhan mendesak dari warga. Seperti membangun sekolah darurat di lokasi tersebut.

“Perlunya dibangun sekolah darurat di sana, sebab dua hingga tiga tahun kedepan pengungsi belum bisa kembali ke daerahnya akibat situasi konflik yang berkepanjangan,” ujarnya.

Selain itu, perlunya dibangun pusat pelayanan kesehatan sementara dan MCK. Dengan begitu, para pengungsi bisa beraktivitas dan untuk menghindari potensi adanya wabah di kemudian hari.

“Kondisi mereka secara fisik aktivitasnya berjalan secara baik, kalau dilihat secara sepintas mereka sudah berkebun dengan menggunakan tanah tanah milik warga tertentu,” kata Frits.

Frits menyampaikan jika sudah ada komunikasi antara Pemerintah Nduga dan Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan, terkait dengan pengungsi Nduga yang saat ini berada di Kabupaten Jayawijaya.

Baca Juga :  Jalin Silahturahmi, Danrem 173/PVB Tatap Muka Bersama Komponen Masyarakat Biak

“Para pengungsi ingin sekali pulang ke kampung halamannya di Nduga, hanya saja situasi  konflik yang masih berkepanjangan di sana. Sehingga itu, mereka memilih mengamankan diri di Jayawijaya,” ujarnya.

Sekadar diketahui, rentetan konflik bersenjata terjadi di Nduga pada tahun 2018. Saat itu, terjadi penyerangan di Distrik Kenyam, yang menewaskan tiga orang. Lalu diikuti penembakan dua pesawat Trigana, hingga akhirnya mencapai puncak saat belasan pekerja PT Istaka Karya yang mengerjakan proyek Trans Papua di Gunung Kabo, dibunuh pada akhir tahun 2018.

Atas peristiwa itu, pemerintah merespons pembunuhan itu dengan melakukan operasi militer. Pasukan keamanan gabungan dikerahkan untuk mengejar para pelaku yang berasal dari TPNPB-OPM.

Warga Nduga yang ketakutan saat itu, selain mengungsi ke Jayawijaya ada juga yang mengungsi ke Lanny Jaya, Timika, Yahukimo, Nabire dan wilayah lainnya di tanah Papua. (fia/wen)

Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos

BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS  https://www.myedisi.com/cenderawasihpos   

Enam Tahun Pengungsi Nduga di Jayawijaya

JAYAPURA – 1000-an orang asal Nduga, Provinsi Papua Pegunungan, telah mengungsi selama hampir enam tahun tanpa tahu kapan bisa pulang di kampung asalnya itu. Kepala Komnas HAM Papua, Frits Ramandey, mengatakan seribuan pengungsi Nduga itu sedang berada di Kampung Sekom, Distrik Muliama, Kabupaten Jayawijaya sejak tahun 2019 pasca konflik bersenjata di wilayah mereka.

“Saya bersama teman teman pembela HAM pada 4 Mei lalu mendatangi lokasi pengungsian yang ada di Sekom, kunjungan kami untuk melihat kondisi masyarakat yang ada si sana selanjutnya apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah setempat,” ucap Frits saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos.

Menurut Frits, hampir enam tahun masyarakat Nduga mengungsi di sekitar Wamena pasca konflik bersenjata yang ada di daerah mereka. Dengan demikian, harus ada yang dilakukan pemerintah dalam rangka pemenuhan hak hak mereka sebagai pengungsi.

“Mereka ini keluar dari tanah kelahirannya akibat adanya konflik yang berkepanjangan dan tak pernah usai,” kata Frits.

Baca Juga :  Velix Wanggai: Perlu Penanganan Baik Dilevel Kabupaten Maupun Pola Komunal

Lanjut Frits, beberapa diantara mereka sudah membangun honai dan rumah semi permanen di Kampung Sekom.

Terkait pengungsi Nduga yang ada Jayawijaya, Frits meminta pemerintah setempat perlu memperhatikan kebutuhan mendesak dari warga. Seperti membangun sekolah darurat di lokasi tersebut.

“Perlunya dibangun sekolah darurat di sana, sebab dua hingga tiga tahun kedepan pengungsi belum bisa kembali ke daerahnya akibat situasi konflik yang berkepanjangan,” ujarnya.

Selain itu, perlunya dibangun pusat pelayanan kesehatan sementara dan MCK. Dengan begitu, para pengungsi bisa beraktivitas dan untuk menghindari potensi adanya wabah di kemudian hari.

“Kondisi mereka secara fisik aktivitasnya berjalan secara baik, kalau dilihat secara sepintas mereka sudah berkebun dengan menggunakan tanah tanah milik warga tertentu,” kata Frits.

Frits menyampaikan jika sudah ada komunikasi antara Pemerintah Nduga dan Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan, terkait dengan pengungsi Nduga yang saat ini berada di Kabupaten Jayawijaya.

Baca Juga :  Pembentukan Pansus, DPRP Tunggu SK Presiden

“Para pengungsi ingin sekali pulang ke kampung halamannya di Nduga, hanya saja situasi  konflik yang masih berkepanjangan di sana. Sehingga itu, mereka memilih mengamankan diri di Jayawijaya,” ujarnya.

Sekadar diketahui, rentetan konflik bersenjata terjadi di Nduga pada tahun 2018. Saat itu, terjadi penyerangan di Distrik Kenyam, yang menewaskan tiga orang. Lalu diikuti penembakan dua pesawat Trigana, hingga akhirnya mencapai puncak saat belasan pekerja PT Istaka Karya yang mengerjakan proyek Trans Papua di Gunung Kabo, dibunuh pada akhir tahun 2018.

Atas peristiwa itu, pemerintah merespons pembunuhan itu dengan melakukan operasi militer. Pasukan keamanan gabungan dikerahkan untuk mengejar para pelaku yang berasal dari TPNPB-OPM.

Warga Nduga yang ketakutan saat itu, selain mengungsi ke Jayawijaya ada juga yang mengungsi ke Lanny Jaya, Timika, Yahukimo, Nabire dan wilayah lainnya di tanah Papua. (fia/wen)

Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos

BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS  https://www.myedisi.com/cenderawasihpos   

Berita Terbaru

Artikel Lainnya