*Kapolda: Demo Jangan Diboncengi Isu Lain!
JAYAPURA-Ratusan mahasiswa Universitas Cenderawasih (Uncen) Jayapura yang tergabung dalam Solidaritas Mahasiswa Papua menggelar aksi unjuk rasa yang meminta agar pemerintah segera menutup PT. Freeport Indonesia. Mahasiswa juga meminta Gubernur Papua mencabut izin pengoperasian blok Wabu karena tidak memberi manfaat bagi orang Papua.
Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Uncen Jayapura, Yops Itlay mengatakan, selama ini kehadiran Freeport di Papua sudah banyak menguras sumber daya alam, namun tidak memberi manfaat bagi orang asli Papua dan menjadi provinsi termiskin di Indonesia.
“Segera hentikan kontrak karya Freeport dengan alasan bahwa banyak kekayaan yang diambil dari tanah Papua, tetapi tidak pernah ada dampak bagi rakyat Papua,”tegasnya, dalam aksi demo kemarin (7/4).
Dikatakan, Freeport sudah banyak mengambil dari Papua tapi tidak menjamin kehidupan rakyat Papua. “Kami minta pemerintah hentikan kontrak karya dan tidak usah membuka tambang baru di block Wabu. Usaha untuk membuka tambang di blok Wabu, kami dengan tegas mengatakan Pemerintah Provinsi Papua harus hentikan itu,” pintanya.
Yops Itlay juga menegaskan bahwa jika pemerintah tidak mengindahkan apa yang diminta oleh masyarakat Papua dan mahasiswa maka, demo tersebut akan terus dilanjutkan di waktu mendatang.
Dalam demo kemarin mahasiswa jugamenolak kebijakan otonomi khusus (Otsus) jilid II yang merupakan akar persoalan di Papua, terutama di era reformasi. “Kami rakyat bangsa Papua Barat mendesak kepada Gubernur Papua agar segera cabut surat Kontrak PT. Block Wabu di Intan Jaya Papua,” tambah Yops Itlay.
Di tempat yang sama, Korlap Aksi Demo, Gerson Pigay juga meminta Gubernur Provinsi Papua untuk segera mencabut surat izin block Wabu.
Dirinya juga meminta PT. Freeport, pemerintah pusat dan provinsi ketika memperpanjang kontrak PT. Freeport harus bertanya kepada masyarakat pemilik hak ulayat bukan seenaknya.
“Jika PT. Freeport mau melanjutkan kontrak karya harus bertanya kepada masyarakat yang memiliki hak wilayah di Timika. Jangan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat mengambil ini dengan seenaknya. Kami juga minta negara segera tarik militer di Intan Jaya dan Ndugama, negara harus buka ruang demokrasi bagi masyarakat Papua,” tuturnya.
Sementara itu, demo terkait dengan tutup PT. Freeport yang dilakukan di beberapa titik di Kota Jayapura dikawal ketat Polri dan TNI pada Rabu (7/4).
Kapolda Papua Irjen Pol Mathius D Fakhiri mengatakan, penyampaian pendapat di muka umum diperbolehkan. Namun ada aturan yang harus ditaati yaitu berkaitan dengan protokol kesehatan, dimana dalam aksi tersebut dimungkinkan terjadinya kerumunan massa bahkan tidak menggunakan masker. Sehingga itu, pihak Kepolsian tidak memberikan izin.
“Kalau mau menyampaikan pendapat di lokasi yang sudah mereka tentukan silakan, tapi tidak boleh keluar. Kita memegang pada aturan protokol kesehatan. Kita akan menyampaikan secara baik dan jika tidak didengar arahan kami maka kita bubarkan,” tegas Kapolda Mathius kepada wartawan, kemarin.
Kapolda menegaskan, jangan ada isu lain yang ditumpangi saat aksi. “Kita tidak mau nantinya isu Freeport yang mau didemokan tapi berujung pada penolakan Otsus,” tuturnya.
“Harus bisa menyampaikan sesuai dengan topik yang akan dibawa. Saya harap demo tidak selalu diboncengi hal-hal yang lain dan ini bisa dimengerti semua pihak,” sambungnya.
Menurutnya, demo sangat mungkin untuk kamuflase saja. Untuk itu pihaknya mewaspadainya dan diharapkan mahasiswa fokus pada belajar dan meningkatkan kecerdasannya serta mempersiapkan diri untuk menjadi pemimpin masa depan Papua.
Aksi demo yang digelar mahasiswa dimulai pukul 08.00 WIT di depan Gapura Uncen Abepura. Dari pantauan Cenderawasih Pos, aksi demo ini mendapatkan pengamanan dari pihak keamanan yang berada di sekitar luar Kampus Uncen Abepura. Tak hanya itu, di putaran taksi Perumnas III Waena terlihat aparat keamanan berjaga-jaga sejak pagi.
Rencananya mahasiswa akan menyampaikan aspirasi di gedung DPR Papua. Namun karena tidak mendapat izin dari Kepolisian, orasi dan penyampaian pernyataan sikap hanya dilakukan di lokasi perkumpulan mahasiswa Perumnas 3, Waena. (oel/bet/fia/nat)
