“Terutama pemerintah pusat seharusnya melihat Papua bukan tanah kosong dan juga melihat Papua ini menjadi lahan baru garapan PSN seperti kelapa sawit, food estate, pabrik tebu, padi hingga pertambangan nikel dan batubara namun cara-cara pendekatan atau pra operasionalnya justru seperti merampas,” beber Maikel.
Lebih ia menyebut PSN ibarat memberikan karpet merah bagi kaum oligarki dan korporasi untuk merampas hak milik masyarakat adat.
Tindakan seperti ini menurutnya kerap terjadi di Papua sehingga ia mengajak masyarakat tetap teguh mempertahankan tanah adat masing-masing.
“Pemerintah juga harus menjadi penengah untuk melihat akar permasalahan yang dikelukan masyarakat. Tidak justu mendukukung kaum oligarki dan korporasi,” sindirnya.
Sementara salah satu akademisi Uncen, Prof Fredy Sokoy menyinggung bahwa pemalangan lokasi PSN di Kampung Wanam Distrik Ilwayab dengan menggunakan salib merah sebagai simbol yang dianggap sakral secara adat dan sosial. Sayangnya tak lama palang dibuka usai kunjungan Menhan.
Kondisi inipun menuai pro-kontra mengenai konsisteni masyarakat adat untuk mempertahankan tanah adatnya. Tak sedikit yang menilai pemilik hak ulayat atas tanah itu telah menerima imbalan dari pemerintah sehingga pemalangan di atas tanah yang disengketakan bisa dibuka.
Guru Besar Bidang Antropologi Universitas Cendrawasih (Uncen) Prof. Freddy Sokoy berpendapat bahwa saat ini rakyat Papua dipaksa dengan pola yang tidak wajar oleh pemerintah pusat. Kondisi ini menurutnya menjadi salah satu kegagalan serius yang dibangun pemerintah pusat kepada masyarakat Papua. Lantas ia mempertanyakan untuk siapakah PSN ini dibangun?.
“Terutama pemerintah pusat seharusnya melihat Papua bukan tanah kosong dan juga melihat Papua ini menjadi lahan baru garapan PSN seperti kelapa sawit, food estate, pabrik tebu, padi hingga pertambangan nikel dan batubara namun cara-cara pendekatan atau pra operasionalnya justru seperti merampas,” beber Maikel.
Lebih ia menyebut PSN ibarat memberikan karpet merah bagi kaum oligarki dan korporasi untuk merampas hak milik masyarakat adat.
Tindakan seperti ini menurutnya kerap terjadi di Papua sehingga ia mengajak masyarakat tetap teguh mempertahankan tanah adat masing-masing.
“Pemerintah juga harus menjadi penengah untuk melihat akar permasalahan yang dikelukan masyarakat. Tidak justu mendukukung kaum oligarki dan korporasi,” sindirnya.
Sementara salah satu akademisi Uncen, Prof Fredy Sokoy menyinggung bahwa pemalangan lokasi PSN di Kampung Wanam Distrik Ilwayab dengan menggunakan salib merah sebagai simbol yang dianggap sakral secara adat dan sosial. Sayangnya tak lama palang dibuka usai kunjungan Menhan.
Kondisi inipun menuai pro-kontra mengenai konsisteni masyarakat adat untuk mempertahankan tanah adatnya. Tak sedikit yang menilai pemilik hak ulayat atas tanah itu telah menerima imbalan dari pemerintah sehingga pemalangan di atas tanah yang disengketakan bisa dibuka.
Guru Besar Bidang Antropologi Universitas Cendrawasih (Uncen) Prof. Freddy Sokoy berpendapat bahwa saat ini rakyat Papua dipaksa dengan pola yang tidak wajar oleh pemerintah pusat. Kondisi ini menurutnya menjadi salah satu kegagalan serius yang dibangun pemerintah pusat kepada masyarakat Papua. Lantas ia mempertanyakan untuk siapakah PSN ini dibangun?.
