WAMENA – Guna menyelesaikan konflik yang melibatkan warga dari Kabupaten Lanny Jaya dan Warga dari Kabupaten Nduga, Pemprov Papua Pegunungan melakukan rapat Koordinasi dengan Bupati Lanny Jaya , Bupati Nduga, MRPP, pihak gereja dan forkopimda guna mengambil langkah yang tepat dan bisa diterima oleh kedua belah pihak sehingga melahirkan 4 pola penanganan konflik.
PJ Gubernur Papua Pegunungan Dr. Velix Vernando Wanggai, S.IP, M.P.A menyatakan pertemuan hari ini merupakan konsilidasi internal bersama dari berbagai pihak baik dan menghasilkan 4 pola penanganan konflik tersebut yang telah disetujui oleh Pemprov Papua Pegunungan, MRPP, PGGJ, tokoh masyarakat dan PJ bupati dari 3 Kabupaten, serta TNI/Polri.
“Jadi saya pikir pertemuan ini bisa menyatukan pandangan satukan pikiran terhadap bagimana pola penyelesaian terkait dengan pertikaian dua kelompok masyarakat Nduga dan Lanny yang terjadi di kampung Elekma Distrik Napua Kabupaten Jayawijaya,”ungkapnya jumat (4/10).
Velix menjelaskan bahwa dari pertemuan konsilidasi internal ini yang pertama tujuan besarnya adalah bagimana meredam situasi untuk menenangkan kedua kelompok masyarakat ini, Pola pertama untuk membatasi ruang gerak dari kedua pihak sehingga tidak terjadi lagi aksi saling serang dan itu harus yang menjadi komitmen bersama.
“Jadi ini merupakan pertemuan kedua kami dengan kedua Pejabat Bupati dari Nduga dan Lanny Jaya guna untuk menenangkan masing -masing kelompok masyarakat dan kota bersyukur hari ini kedua masyarakat sudah bisa tenang jadi sudah tidak ada pergerakan lagi,” jelasnya.
Pola kedua lanjut kata Wanggai, pihaknya melakukan pertemuan secara bilateral yang mana ia selaku PJ Gubernur Papua Pegunungan telah menugaskan Bupati Nduga untuk segera lakukan pertemuan dengan para tokoh-tokoh dari masyarakat dan demikian juga dengan pejabat Bupati Lanny Jaya akan melakukan hal yang sama pertemuan dengan para tokoh -tokoh dari Lanny Jaya,
“Jadi dengan pertemuan yang dilakukan itu, maka pemerintah bisa memetakan akar persoalannya dari awal dan juga bisa memetakan jumlah para korban dan kemudian selanjutnya bagimana cara menangani para korban tersebut,” kata Velix.
Ia mengaku untuk proses penegakan secara kekeluargaan, sebab pemerintah menyadari bahwa mereka adalah bagian dari masyarakat kecil yang memiliki keterbatasan apa yang bisa dibantu akan dilakukan pemerintah baik bagi masyarakat Nduga maupun Lanny.
