Roda Pemerintahan Belum Berjalan Normal Pj Gubernur Papua tengah Minta ASN Dogiyai Kembali Bertugas
JAYAPURA – Roda pemerintahan di Kabupaten Dogiyai, Provinsi Papua Tengah belum berjalan normal, pasca kerusuhan yang terjadi pada Kamis (13/7) lalu.
Hal itu disampaikan Penjabat Gubernur Papua Tengah, DR. Ribka Haluk, S.Sos, MM kepada Cenderawasih Pos. Dimana dalam kerusuhan tersebut, sebanyak 69 bangunan terbakar di tujuh titik lokasi.
Ribka menyampaikan bahwa aktivitas perekonomian dan pendidikan belum berjalan normal. Sehingga itu, butuh dukungan semua pihak untuk sama sama menjaga kondusifitas keamanan di Dogiyai.
“Roda pemerintahan di sana (Dogiyai-red) tidak aktif, sehingga itu saya sudah perintahkan bupati dan sekda segera menormalkan situasi yang ada di sana. ASN yang masih berada di luar segera kembali ke Dogiyai untuk melaksanakan tugas,” papar Ribka.
Untuk menormalkan kembali aktivitas pemerintahan di dogiyai pasca kerusuhan tersebut, Ribka meminta pemerintah setempat bisa menyewa bangunan sebagai tempat berkantor sementara. Mengingat sebagian gedung perkantoran sudah dibakar.
“Untuk bangunan kantor kantornya bisa disewa atau pinjam pakai, tidak ada alasan untuk tidak bekerja melakukan pelayanan kepada masyarakat. Sebab, kita menerima hak dan kewajiban, negara sudah membiayai kita,” tegas Ribka.
“Juga tidak ada alasan bagi ASN berada di luar (dogiyai-red), kecuali dia sakit. Jika masih sehat, segera kembali ke dogiyai dan melaksanakan tugas tugasnya. Lebih khusus kepada pejabat Eselon II dan para Kepala Dinas,” sambungnya.
Ribka mengaku jika dirinya sudah perintahkan Kepala BKD Provinsi Papua Tengah untuk melakukan pembenahan dan pembinaan terhadap ASN yang ada di Kabupten Dogiyai. Selain itu, melakukan upaya upaya dan koordinasi.
Kata Ribka, pasca kerusuhan yang terjadi di Kabupaten Dogiyai. Situasi di daerah tersebut saat ini aman dan kondusif, semua satuan keamanan berada di dogiyai.
“Saat kunjungan saya di Dogiyai, saya sudah undang seluruh ASN, tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh perempuan. Kita melakukan diskusi dan dialog besar besaran, dalam pertemuan tersebut. Masyarakat meminta harus ada rekonsiliasi dan perdamaian. Yang jelas, saya sudah perintahkan aparat untuk segera ungkap pelaku pembakaran di dogiyai, sebab sudah banyak kerugian yang dialami. Baik material maupun kerugian lainnya. Dan peristiwa di dogiyai kerap membuat warga menangis,” kata Ribka.
Ribka meminta Kapolres setempat segera ungkap pelaku kejadian di dogiyai, sebab menjadi suatu rongrongan terhadap bangsa dan negara. Termasuk keamanan dan kesejahteraan masyarakat yang ada di dogiyai.
“Saya pikir pihak keamanan punya kemampuan untuk mengungkapkan siapa pelaku peristiwa ini. Segera mungkin diungkap pelaku dogiyai. Sebab, kita mau memberikan bantuan seperti rehab dan lainnya. Namun jika tidak ada perdamaian dan tidak tahu siapa pelakunya, ini akan menjadi masalah juga dikemudian hari,” bebernya.
Menurutnya, Kabupaten Dogiyai harus dipulihkan kembali untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, siapapun aparatur negara yang bertugas di sini (Dogiyai-red), mari sama-sama membangun daerah ini. Mulai hari ini tidak perlu lagi kita saling menyalahkan, pemerintah siap membangun daerah ini dan berkomitmen.
Selain itu, ia juga berharap aparat keamanan melakukan pendekatakan secara presuasif dan humanis dengan masyarakat, serta mengajak masyarakat meningkatkan toleransi antar umat beragama dan saling menghargai satu sama lain.
“Saya sudah jadikan Dogiyai sebagai pilot project untuk perwakilan provinsi. Bahkan saat kunjungan saya ke sana belum lama ini, saya sudah membantu masyarakat dengan memberikan modal usaha untuk kelompok yang bergabung dalam kelompok usaha muda. Termasuk sudah antar beras sekitar 48 ton dan bahan bahan lainnya kepada masyarakat setempat,” pungkasnya.
Sebelumnya, Kepala Komnas HAM Papua Frits Ramandey menyampaikan, yang harus dikedepankan dari setiap peristiwa di Dogiyai adalah pemerintah daerahnya. Sebab, tugas aparat sebatas menghentikan suatu kejadian, tetapi pemulihan kondisi pasca peristiwa harus diserahkan kepada Pemda setempat.
Sementara itu Frits mengatakan, rata rata kasus di dogiyai dipicu oleh misalnya keributan, perselisihan yang kemudian berbuntut pada adanya korban hingga terjadinya pembakaran.
“Seruan dari komnas HAM mari menghormati kemanusiaan, para pihak harus menahan diri dan tidak terprovokasi,” kata Frits.(fia/wen)
