JAYAPURA- Ketua IDI Wilayah Papua, dr. Donald Aronggear, mengaku bahwa tenaga kesehatan (nakes) tetap siap menjadi penerima vaksin di tahap pertama vaksinasi dilakukan. Namun, secara prosedur, tetap menunggu BPOM mengeluarkan rekomendasi emergency used authorization sebelum vaksinasi dilakukan.
Dikatakan dr. Aronggear bahwa, IDI juga mengusulkan Dinas Kesehatan untuk segera membentuk Pokja untuk pengawasan terhadap vaksin. Karena, sambung dr. Aronggear, kalau bicara vaksinisasi, harus melalui langkah, mulai dari sosialisasi, pendataan, screening, sampai pada vaksinasi dilakukan.
“Jadi, tim pokja ini untuk pengawasan khusus terhadap vaksin. Karena kalau bicara vaksin, pertama ini screening, pendataan, di mana semua, termasuk nakes akan didata. Dari data akan ada prioritas yang dilihat berdasarkan kriteria usia, komorbid, dan sebagainya, sehingga screening ini harus kuat,” terang dr. Donald Aronggear, Rabu (6/1) kemarin.
Tidak sampai di situ, logistik vaksin juga mesti mendapat perhatian, mulai dari transportasi hingga penyimpanan vaksin itu sendiri.
“Intinya, masalah geografis di Papua berbeda dengan daerah lain, seperti misalnya antara Jayapura dan Wamena. Jadi, seperti transport hingga tempat penyimpanan itu semua ada standarnya yang tentunya dijaga. Makanya, pokja ini perlu dibentuk dan bekerja sesuai tupoksi,” pungkasnya. (gr/gin)
