Massa berharap Komas HAM bisa menjadi jembatan untuk menyampaikan aspirasinya ke pihak eksekutif dan legislatif. Massa menilai tindakan serta cara anggota dewan tidak hadir selama aksi berlangsung menjadi contoh buruk berjalannya demokrasi di tanah Papua.Untuk Cipayung bisa diterima dan diantar namun untuk solidaritas mahasiswa tak satupun yang muncul.
“DPR inikan wakil rakyat seharusnya mereka hadir di tengah-tengah kita saat ini (saat aksi demonstrasi) mendengar suara kita, apa yang menjadi keluhan kita. Ini mencerminkan mereka tidak mau mendengarkan kita (rakyatnya),” ucap Yulianus Bunai kepada Cenderawasih Pos usai Aksi, Selasa (3/9) sore.
Kondisi inipun juga disinggung oleh Kepala Perwakilan Komnas HAM Papua Frits Ramandey kepada wartawan usai demostrasi berlangsung. Ia meminta kepada aparat kepolisian untuk mewadahi setiap aksi yang dilakukan masyarakat terutama mahasiswa.
Ramandey pun meminta aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian untuk selalu mengedepankan pendekatan persuasif dalam menghadapi aksi mahasiswa. Malah akan lebih elegan apabila pihak kepolisian bisa mendorong DPR Papua dan Majelis Rakyat Papua (MRP) hadir disetiap aksi dan membuka ruang bagi penyampaian aspirasi tanpa harus mengakhiri dengan tindakan represif.
Massa berharap Komas HAM bisa menjadi jembatan untuk menyampaikan aspirasinya ke pihak eksekutif dan legislatif. Massa menilai tindakan serta cara anggota dewan tidak hadir selama aksi berlangsung menjadi contoh buruk berjalannya demokrasi di tanah Papua.Untuk Cipayung bisa diterima dan diantar namun untuk solidaritas mahasiswa tak satupun yang muncul.
“DPR inikan wakil rakyat seharusnya mereka hadir di tengah-tengah kita saat ini (saat aksi demonstrasi) mendengar suara kita, apa yang menjadi keluhan kita. Ini mencerminkan mereka tidak mau mendengarkan kita (rakyatnya),” ucap Yulianus Bunai kepada Cenderawasih Pos usai Aksi, Selasa (3/9) sore.
Kondisi inipun juga disinggung oleh Kepala Perwakilan Komnas HAM Papua Frits Ramandey kepada wartawan usai demostrasi berlangsung. Ia meminta kepada aparat kepolisian untuk mewadahi setiap aksi yang dilakukan masyarakat terutama mahasiswa.
Ramandey pun meminta aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian untuk selalu mengedepankan pendekatan persuasif dalam menghadapi aksi mahasiswa. Malah akan lebih elegan apabila pihak kepolisian bisa mendorong DPR Papua dan Majelis Rakyat Papua (MRP) hadir disetiap aksi dan membuka ruang bagi penyampaian aspirasi tanpa harus mengakhiri dengan tindakan represif.
