JAYAPURA-Menjelang pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX papua tahun 2021, Polda Papua melalui Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Papua, Kombes Pol Faizal Ramadhani mengingatkan ancaman utama yang ada di Provinsi Papua adalah gangguan dari Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) dan Kelompok Kriminal Politik (KKP).
Dikatakan, terlepas dari dua kelompok tersebut. Perlu diantisipasi juga aksi demonstrasi yang ditunggangi oleh Komite Nasional Papua Barat (KNPB) yang mencoba menggagalkan atau membuat rusuh pada saat pelaksanaan PON XX Papua.
“Kedua ancaman tersebut di atas agar dimasukkan kedalam rencana Sispamkota untuk menjaga kemungkinanan terburuk yang akan terjadi,” tegas Faizal Ramadhani saat rapat persiapan latihan Sispamkota dalam rangka mendukung pelaksanaan pengamanan PON XX Papua tahun 2021 di Aula Rupatama Mapolda Papua, Sabtu (4/9).
Di tempat yang sama, Direktur Lalu Lintas Polda Papua, Kombes Pol. M Nasihin mengatakan, kegiatan pengawalan kontingen dan official yang menjadi target adalah kemacetan dan kecelakaan lalu lintas, penanganan pemalangan jalan oleh kelompok masyarakat tertentu serta pengamanan pelaksanaan salah satu cabang pertandingan.
“Persoalan yang diangkat adalah bagaimana cara dari tim pengamanan untuk melakukan penanganan terhadap warga yang melanggar Prokes,” ungkap Nasihin.
Lanjutnya, selain itu adanya ketidakpuasan dari salah satu kelompok terhadap putusan wasit sehingga mereka berencana untuk membunuh wasit, bagaimana cara personel wanteror dan reskrim untuk mencegah dan menangani kasus ini.
“Pengamanan terhadap unjuk rasa dimana terjadi aksi protes atas keputusan wasit dan upaya menggagalkan PON XX Papua. Adanya ancaman bom terhadap kantor KONI, akan ditangani oleh personel Jibom Gegana Brimob Polda Papua,” paparnya.
Sementara itu, Direktur Samapta Polda Papua Kombes Pol Sondang R.D Siagian mengatakan, dalam pelaksanaan Sispamkota, personel Lalulintas sangat berperan dalam pengawalan dan pengaturan arus lalulintas. Untuk itu, saat pelaksanaan peragaan Sispamkota dibuat dalam skenario yang menarik sehingga mudah untuk dipahami oleh seluruh personel yang akan dilibatkan.
Dansat Brimob Polda Papua, Kombes Pol.Godhelp Cornelis Mansnembra mengatakan, sebelum pelaksanaan Sispamkota, terlebih dahulu dilaksanakan gladi posko yang melibatkan beberapa unsur terkait di antaranya adalah tim kesehatan Biddokkes Polda Papua.
“Untuk ancaman dari KKB maupun KNPB agar perlu dimasukkan dalam narasi, sehingga kita bisa mengetahui bersama cara bertindak. Siapa yang bertanggung jawab dan personel mana yang akan dilibatkan dalam tim penindakan,” bebernya.
Adapun pelaksanaan TFG dan Sispamkota akan dilaksanakan, Selasa (7/9) besok di lapangan SPN Jayapura.
Secara terpisah, salah satu dosen Hubungan Internasional Fisip Uncen, Dr Melyana Pugu menyebutkan, protap keamanan perlu diketahui.
“Saya melihat masalah Papua ini dari hari lalu hingga ke depan kita bisa prediksi. Nah protap keamanan, saya pikir juga perlu diketahui oleh masyarakat. Aparat keamanan mereka menggunakan protap yang bagaimana bukan saja untuk tamu – tamu yang datang tapi juga orang Papua yang datang sehingga penyelenggaraan PON itu bisa lancar,” beber Melyana di Abepura, pekan kemarin.
Ia menyebut saat ini penyelenggara masih perlu duduk bersama dengan pihak keamanan untuk memetakan peluang – peluang yang mungkin bisa mengganggu pelaksanaan event.
Melyana menyampaikan bahwa peluang gangguan yang paling memungkinkan adalah masalah tanah adat, pemalangan dan ini masalah yang eskalasinya bisa meningkat dan berpotensi akan mengganggu apabila tidak disikapi. “Pihak keamanan juga harus bisa menjelaskan kepada masyarakat. Jika begini kita harus seperti apa sebab ini akan mengundang tamu,” tambahnya.
Tak hanya itu, persoalan upaya advokasi perkara Victor Yeimo yang sedang dilakukan sekelompok orang juga perlu diperhitungkan. Sebab Victor masih memiliki massa yang bisa bergerak. “Selain persoalan tanah dan pemalangan, persoalan tentang Victor ini perlu diantisipasi. Kalau salah penanganan maka isunya bisa digarap dan akhirnya memunculkan keresahan yang akhirnya mengganggu pelaksanaan,” imbuhnya. Lainnya adalah aksi – aksi yang dilakukan TPN-OPM belakangan ini yang dianggap mulai meningkat. “Orang dari luar akan melihat ke situ, bagaimana keamanan Papua karena ada gangguan – gangguan meski bukan di lokasi PON tapi tetap itu bisa memberi dampak,” tutupnya. (fia/ade/nat)
