Kondisi inipun membuat masyarakat tidak percaya kepada aparat penegak hukum. Karena hanya bisa merenggut hak masyarkaat lemah. Sementara yang lain yang dampakmya sangat berpengaruh pada pembangunan daerah, justru dijadikan ladang bisnis, ataupun mata pecaharian mereka untuk menghidupi keluarga.
“Sesekali KPK OTT di Papua, periksa Jaksa, aparat kepolisian, hakim, juga demikian jangan sampai menjalar luas, karena ini akan berpengaruh pada faktor pembangunam di Papua,” tegasnya.
Pengajar pada Program Pascasarjana Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Biak Papua itu menjelaskan faktor lambannya pembangunan di Papua karena korupsi. Karena indikator pembangunan akan berjalan baik, jika pekgelolahan keuangan dilakukan secara maksimal.
Diapun mengharapkan adanya upaya bersama baik pemerintah, maupun masyarakat untuk mengawal pbangunann di Papua, serta terus mengkritisi kinerja aparat hukum sehingga upaya penegakan hukum dilakukan secara serius. “Kalau kita diam, maka susah Papua ini selama dari korupsi,” ujarnya.
Diapun kembali meminta KPK dapat melakukan operasi tangkap tangan di Papua. Karena dari pengamatannya kasus Korupsi di Papua cukup besar, namun karena penegakannya selama ini tidak serius, sehingga tidak dapat terungkap. Hal inipun pada akhirnya berpengaruh pada indek pembangunan, seperti angka kemiskinan yang tinggi, tinkgat pendidikan yang menurun, serta angka kesehatan yang masih menjadi masalah serius di tanah Papua.
“Saya harap kedepannya ada OTT di Papua, karena saya melihat Papua ini cukup banyak kasus korupsi hanya saja tidak ditindak secara serius oleh aparat penegak hukum,” tegas Pengacara Senior itu. (rel/tri)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
