JAYAPURA – Badai pemutusan hubungan kerja (PHK) terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mencatat ada 18.610 pekerja terkena PHK dalam kurun Januari hingga Februari 2025. Melemahnya daya beli masyarakat, efisiensi anggaran hingga kebijakan impor turut mempengaruhi PHK tersebut.
Untuk di Provinsi Papua sendiri, Pj Gubernur Papua Ramses Limbong menyebut Papua tidak terlalu terkena dampak PHK, lantaran produktivitas di sembilan kabupaten kota adalah sektor pertanian.
“Kenapa kita tidak terdampak PHK, itu karena produktivitas kita adalah pertanian. Beda dengan wilayah Jawa yang rata-rata mereka adalah buruh pabrik,” kata Gubernur Ramses, di kantor gubernur, Jumat (2/4).
Justru yang sedikit berpengaruh kata Ramses adalah okupansi hotel yang menurun drastis di Papua. Sebagaimana laporan yang diterima dari Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Papua.
JAYAPURA – Badai pemutusan hubungan kerja (PHK) terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mencatat ada 18.610 pekerja terkena PHK dalam kurun Januari hingga Februari 2025. Melemahnya daya beli masyarakat, efisiensi anggaran hingga kebijakan impor turut mempengaruhi PHK tersebut.
Untuk di Provinsi Papua sendiri, Pj Gubernur Papua Ramses Limbong menyebut Papua tidak terlalu terkena dampak PHK, lantaran produktivitas di sembilan kabupaten kota adalah sektor pertanian.
“Kenapa kita tidak terdampak PHK, itu karena produktivitas kita adalah pertanian. Beda dengan wilayah Jawa yang rata-rata mereka adalah buruh pabrik,” kata Gubernur Ramses, di kantor gubernur, Jumat (2/4).
Justru yang sedikit berpengaruh kata Ramses adalah okupansi hotel yang menurun drastis di Papua. Sebagaimana laporan yang diterima dari Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Papua.
