JAYAPURA– Belum sebulan menjabat, Gubernur Matius Fakhiri mulai menerima aspirasi pemekaran. Yang pertama adalah usulan Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Mamberamo Hulu, Provinsi Papua.
Sekretaris Tim C DOB Mamberamo Hulu, Bany Kujiro yang juga merupakan Anggota DPRK Kabupaten Mamberamo Raya mengatakan, penyerahan aspirasi merupakan langkah serius untuk mewujudkan pemekaran wilayah yang diklaim sebagai hak dasar orang asli Mamberamo Raya.
“Pembentukan DOB yakni, Mamberamo Hulu didasarkan pada kesulitan geografis dan urgensi peningkatan kesejahteraan,” kata Kujiro, kepada wartawan.
Menurutnya, Kabupaten Mamberamo Raya (induk) memiliki wilayah geografis yang sulit, terutama Mamberamo Hulu. Hal ini menyulitkan jangkauan pembangunan yang menyebabkan akses sulit dan biaya tinggi.
“Bayangkan, masyarakat harus menempuh tiga tempat yang rawan bahaya untuk mencapai Ibu Kota Kabupaten Mamberamo Raya,” katanya.
Sambungnya, hal ini berdampak pada biaya hidup dan administrasi yang sangat tinggi, bahkan untuk honor aparatur kampung, mereka harus membeli BBM (bahan bakar minyak) seharga Rp5 juta per drum.
Melihat hal itu, Kujiro meyakini pemekaran merupakan solusi untuk menopang kehidupan dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Mamberamo Hulu.
“Mamberamo Hulu direncanakan akan beribu kota di Dabra. Gubernur Papua telah menerima aspirasi tersebut dan berjanji akan menindaklanjuti serta memberikan perhatian khusus, dengan rencana melanjutkannya ke tingkat pusat,” ujarnya.
JAYAPURA– Belum sebulan menjabat, Gubernur Matius Fakhiri mulai menerima aspirasi pemekaran. Yang pertama adalah usulan Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Mamberamo Hulu, Provinsi Papua.
Sekretaris Tim C DOB Mamberamo Hulu, Bany Kujiro yang juga merupakan Anggota DPRK Kabupaten Mamberamo Raya mengatakan, penyerahan aspirasi merupakan langkah serius untuk mewujudkan pemekaran wilayah yang diklaim sebagai hak dasar orang asli Mamberamo Raya.
“Pembentukan DOB yakni, Mamberamo Hulu didasarkan pada kesulitan geografis dan urgensi peningkatan kesejahteraan,” kata Kujiro, kepada wartawan.
Menurutnya, Kabupaten Mamberamo Raya (induk) memiliki wilayah geografis yang sulit, terutama Mamberamo Hulu. Hal ini menyulitkan jangkauan pembangunan yang menyebabkan akses sulit dan biaya tinggi.
“Bayangkan, masyarakat harus menempuh tiga tempat yang rawan bahaya untuk mencapai Ibu Kota Kabupaten Mamberamo Raya,” katanya.
Sambungnya, hal ini berdampak pada biaya hidup dan administrasi yang sangat tinggi, bahkan untuk honor aparatur kampung, mereka harus membeli BBM (bahan bakar minyak) seharga Rp5 juta per drum.
Melihat hal itu, Kujiro meyakini pemekaran merupakan solusi untuk menopang kehidupan dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Mamberamo Hulu.
“Mamberamo Hulu direncanakan akan beribu kota di Dabra. Gubernur Papua telah menerima aspirasi tersebut dan berjanji akan menindaklanjuti serta memberikan perhatian khusus, dengan rencana melanjutkannya ke tingkat pusat,” ujarnya.
