Jika Dokter Spesialis, Dokter Konsultan Bisa, Mengapa Perawat, Bidan, Bagian Gizi, Bagian Sanitasi dan Apoteker Tidak
JAYAPURA – Merasa dianak tirikan, seratusan Tenaga Kesehatan (Nakes) di tiga rumah sakit milik pemerintah terdiri dari RSUD Jayapura, RSUD Abepura dan RSJ Abepura menyampaikan aspirasi di Kantor Gubernur, Selasa (3/10) kemarin.
Para Nakes yang tegabung dalam aliansi tenaga kesehatan terdiri dari perawat, bidan, bagian gizi, bagian sanitasi dan apoteker yang selama ini bekerja di tiga rumah sakit milik pemerintah Provinsi Papua.
Sebelum mendatangi Kantor Gubernur Papua, para Nakes tersebut berkumpul di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dok II sembari membentangkan spanduk bertuliskan “Perawat, bidan, dan tenaga kesehatan lainnya RSUD Jayapura, RSUD Abepura dan RSJ Abepura menuntut persamaan hak”
Korlap yang juga Perawat di RSUD Jayapura, Barbalina Dekeniap menyatakan, alasan mereka menyampaikan aspirasi dengan berjalan kaki dari RSUD Jayapura ke Kantor Gubernur lantaran menuntut persamaan hak.
“Kami meminta persamaan hak, khususnya tenaga kesehatan perawat, bidan dan tenaga kesehatan lainnya. Kami bukan pembantu, kami profesi yang mandiri,” ucap Barbalina kepada wartawan.
Barbalina juga menegaskan, sekalipun mereka turun lapangan untuk menyampaikan aspirasi. Namun tidak menutup pelayanan kesehatan kepada pasien, bahkan ada tenaga nakes lainnya yang tetap standbay di rumah sakit.
“Sekalipun kami sampaikan aspirasi, namun saya pastikan pelayanan di RSUD Jayapura, RSUD Abepura dan RSJ tetap berjalan seperti biasa. Sebab itu sudah menjadi komitmen kami memberikan pelayanan medis kepada masyarakat,” terangnya.
Menurut Barbalina, jika ada ada tenaga kesehatan lain yang diberikan hak saat mereka melakukan tuntutan. Harusnya itu juga berlaku kepada mereka yang juga sama sama melakukan pelayanan medis di rumah sakit yang sama.
“Ketika kami datang di Kantor Gubernur untuk menyampaikan aspirasi, kami tidak meninggalkan pelayanan bahkan tidak mogok. Sebab, kami adalah tenaga Nakes yang progesional. Bertanggungjawab atas pelayanan di tiga rumah sakit milik pemerintah,” bebernya.
Kata Barbalina, ada kemungkinan mereka menarik diri dari pelayanan (mogok-red) jika aspirasi mereka tidak dipenuhi oleh Pj Gubernur Papua, M Ridwan Rumasukun.
“Kami datang ke Kantor Gubernur Papua untuk menemui orang tua kami (Pj Gubernur-red) mencari solusi atas apa yang menjadi hak kami,” ucapnya.
Sebagaimana kata Barbalina, Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) tenaga kesehatan baik perawat, bidang bahkan tenaga kesehatan lainnya yang tadinya 100 persen kini diturunkan menjadi 55 persen dengan alasan tidak ada anggaran karena DOB.
“Kami minta yang 45 persen dikembalikan sehingga menjadi 100 persen. Jika tenaga kesehatan lainnya seperti dokter spesialis dan dokter konsultan bisa, kenapa kami tidak bisa padahal kami memegang pasien yang sama,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Biro Umum dan Protokol Setda Provinsi Papua Elpius Hugi menyampaikan, pihaknya menerima apa yang menjadi tuntutan para Nakes tersebut dan selanjutnya akan diteruska ke Pj Gubernur M Ridwan Rumasukun.
“Saya menerima aspirasi dan segera mengatur waktu agar para Nakes segera bertemu dengan Pj Gubernur,” kata Elpius.
Lanjut Elpius, dikarenakan Pj Gubernur Papua sedang tidak berada di tempat saat ini. Maka pertemuan antara Nakes dan Pj Gubernur diagendakan pada Jumat untuk mencari solusinya.
“Pj Gubernur juga sampaikan jangan karena hal ini lalu meninggalkan tugas utama kita, para Nakes tetap melakukan pelayanan kepada pasien. Sebab, Nakes merupakan ujung tombak pelayanan kesehatan di Papua,” tegasnya.
Elpius juga berpesan agar para Nakes tetap semangat dalam melakukan pelayanan di rumah sakit, pelayanan jangan sampai terhambat dan berjalan seperti biasa sembari menunggu pertemuan dengan Pj Gubernur Papua. (fia/wen)
