JAYAPURA-Puluhan peserta seleksi calon Bintara Noken yang dinyatakan tidak lolos seleksi yang dilakukan Polda Papua, mendatangi kantor Gubernur Papua, Jumat (4/6).
Para calon Bintara Noken yang masih mengenakan kemaja putih, celana panjang warna hitam serta masih memakai nomor tanda peserta, membawa selembar spanduk.
Spanduk yang dibawa berisi tulisan “Kami Putra/Putri OAP datang meminta keadilan yang merupakan hak kami di atas tanah ini. MRP sebagai lembaga kultur dan lembaga negara, kami percaya suara bpk/ibu yang mulia, pasti akan dijawab oleh Presiden, Kapolri, Kapolda Papua di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Para peserta seleksi calon Bintara Noken yang menyampaikan aspirasinya ini diterima Sekda Provinsi Papua, Dance Yulian Flassy, SE., M.Si. Aspirasi para peserta seleksi calon Bintara Noken ini diterima oleh Sekda Dance Flassy.
“Peserta yang tengah mengikuti seleksi dapat saya katakan bahwa seleksi untuk menjadi Bintara Noken memang sangat ketat. Jadi saya berharap setelah rapat Senin (7/6) mendatang, akan ada penambahan kuota bagi calon Bintara Noken,” jelas Sekda Dance Flassy.
Sekda Dance Flassy menyampaikan, sudah melakukan komunikasi dengan Kapolda Papua melalui sambungan telepon terkait kuota calon Bintara Noken. Dari komunikasi yang dilakukan dengan Kapolda Papua, Dance Flassy menyampaikan ada rencana penambahan kuota namun untuk tahun 2022. “Jadi untuk saat ini, kuota yang diberikan oleh Mabes Polri sebanyak 2.000 orang,” tuturnya.
Dirinya berharap pada tahun 2022 nanti, penambahan kuota tidak hanya diberikan untuk Bintara Noken, tetapi juga untuk seleksi penerimaan Bintara TNI-Polri. “Yang perlu digarisbawahi yaitu, penambahan kuota ini dikhususkan bagi anak-anak asli Papua. Ini masih kami diskusikan agar penyelesaian bagi anak-anak OAP diprioritaskan,” tambahan.
Sekda Dance Flassy juga menambahkan bahwa kuota untuk penerimaan Bintara Polri maupun TNI, tidak ditentukan oleh Pangdam dan Kapolda. Tetapi kuota tersebut langsung dari Mabes TNI dan Mabes Polri.
“Nantinya jumlah yang diberikan akan disesuaikan dengan formasi yang dibutuhkan baik TNI maupun Polri. Mudah-mudahan dengan rapat, Senin (7/6) mendatang, proses ini dapat kami sampaikan,” pungkasnya. (ana/nat)
