JAYAPURA-Pemerintah Provinsi Papua menginginkan pelaksanaan Pemilu Serentak 2019, baik Pemilu Presiden (Pilpres) maupun Pemilu Legislatif (Pileg) secara khusus di Provinsi Papua berjalan dengan aman dan damai.
“Kita harus kedepankan Pemilu di Papua yang aman dan damai. Sebab, di Pilkada lalu kita telah menunjukkan yang terbaik, sekalipun banyak keraguan dimana rawan konfik. Namun, dalam pelaksanaannya berjalan baik,” ungkap Gubernur Papua, Lukas Enembe, SIP., MH., dalam Rapat Koordinasi Kesiapan Pemilu 2019 di Provinsi Papua, yang digelar di swiss-belHotel Papua, Jayapura, Selasa (2/4) lalu.
Dengan pengalaman pada Pilkada 2018 lalu, Gubernur Enembe menginginkan keamanan dan kedamaian Pemilu 2019 di Papua dapat ditingkatkan lebih baik lagi. Secara khusus, KPU Papua dan Bawaslu Papua harus menjalankan tugas dan fungsi penyelenggaraan dan pengawasan dengan menjaga kredibilitas sebagai lembaga yang independen.
“Jangan melakukan hal-hal di luar aturan hukum, sehingga berdampak pada timbulnya masalah. Jikalau penyelenggara tidak berjalan pada prosedur dan aturan, maka yang kita khawatirkan ialah dampaknya. Seperti kantor KPU dibakar maupun perang suku karena Pemilu,” tuturnya.
Gubernur Enembe juga meminta penyelenggaraan Pemilu dan pengawasannya dilaksanakan dengan berpegang pada aturan.“Kalau keluar dari aturan, maka akan bermasalah. Kalau berpegang pada aturan, maka sudah berada pada pihak yang benar dan dibenarkan. Oleh sebab itu, KPU kabupaten/kota harus mendengar arahan KPU provinsi dan jalankan tugas dan fungsi sesuai aturan,” tegasnya.
Menyikapi hal tersebut, Ketua KPU Provinsi Papua, Theodorus Kossay membeberkan bahwa KPU, baik kabupaten/kota maupun KPU provinsi telah siap dengan sejumlah tahapan menuju penyelenggaraan pesta demokrasi pada 17 April mendatang di 29 kabupaten/kota di Provinsi Papua.
Kossay menjelaskan bahwa mulai tanggal 1 hingga 6 April mendatang, dilakukan koordinasi antara KPU tingkat provinsi dan KPU tingkat kabupaten/kota. Setelah itu, dari tanggal 7 hingga 17 April, KPU tingkat kabupaten/kota fokus melaksanakan tahapan di masing-masing daerahnya.
“Di waktu yang sama, yakni 7 – 17 April, KPU Provinsi Papua akan melakukan koordinasi, supervisi, dan monitoring di 29 kabupaten/kota dalam kaitannya dengan Pemilu itu pula. Dengan demikian, tidak boleh lagi ada komisioner tingkat kabupaten/kota yang berkeliaran di manapun, melainkan fokus menjalankan tahapan Pemilu di daerahnya masing-masing,” jelas Theodorus Kossay.
Kossay juga menjelaskan bahwa tujuan dari pada Rapat Koordinasi Kesiapan Pemilu 2019 yang melibatkan TNI dan Polri, dalam hal ini Kodam XVII/Cenderawasih dan Polda Papua, agar beberapa hal terkait persiapan, tahapan, dan kesiapan perlu diketahui semua stakeholder yang ikut andil dalam suksesnya penyelenggaraan Pemilu di Papua pada 17 April nanti.
“Dengan demikian, ouput dari kegiatan ini tidak lain kami berharap terwujudnya Pemilu yang jujur, sejuk, damai, melalui kerja sama yang baik antar seluruh stakeholder,” tambahnya.(gr/nat)
