JAYAPURA-Kapolda Papua Irjen Pol Paulus Waterpauw sampaikan situasi di Papua aman namun belum terlalu kondusif. Hal ini sebagaimana masih adanya beberapa wilayah yang terjadi gangguan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).
Sebagaimana sebelumnya Pada Jumat (28/2) terjadi kontak tembak antara KKB dengan Polri yang membuat Bharatu Anumerta Dono Priyanto gugur dalam kontak tembak tersebut. Lalu terakhir pada Senin (2/3), KKB kembali melakukan penyerangan terhadap Polsek Tembagapura dan penembakan terhadap mobil patroli.
“Akibat kejadian tersebut, satu anggota Polri mengalami luka terkena serpihan kaca mobil,” ucap Kapolda Paulus Waterpauw saat mendampingi Ketua MPR, DPR dan DPD RI di Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten Jayapura.
Dalam kunjungan tersebut ketua MPR bersama rombongan melaksanakan tatap muka bersama Forkopimda dan pimpinan SKPD Kabupaten Jayawijaya serta mitra Komisi V DPR RI.
Menurut Kapolda Paulus Waterpauw, kelompok yang melakukan penyerangan tersebut diketahui merupakan kelompok yang sama yang melakukan penembakan terhadap satu anggota Brimob Bharatu (Anumerta) Doni Priyanto.
“Kekuatan personel kami di lapangan saat ini cukup, hanya kami terkendala cuaca dan kondisi geografis dalam upaya melakukan penegakan hukum untuk menangkap para pelaku. Prinsipnya jika melakukan perbuatan melanggar hukum kami akan tindak tegas sesuai undang-undang yang berlaku, untuk melindungi kepentingan masyarakat,” ucap Kapolda.
Sementara itu, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menyampaikan kunjungannya ke Papua untuk memastikan masyarakat yang ada di tanah Papua hidup sama sejahtera dengan wilayah yang lain. Sebagaimana dalam penanganan permasalahan di Papua dapat dilakukan dengan tiga pendekatan yaitu kesejahteran, keadilan dan budaya.
“Saya menilai 3 pendekatan ini tepat. Kita memiliki PR besar sejak kemerdekaan tuntutan sila ke 2 dan ke 5. Inilah yang sedang kita upayakan terus menerus sejak pemerintahan Jokowi begitu besar perhatian beliau terhadap Papua,” ucapnya.
Menurut Bambang Soesatyo, pemerintah Indonesia memberikan keistimewaan bagi Papua melalui Otsus. “Kita sepakat manakala akan berakhir tahun 2021 kita akan dorong untuk diperpanjang. Kita tidak tahu kenapa dana Otsus yang begitu besar belum mampu mendorong kesejahteraan masyarakat Papua. Kita sangat peduli dan mendorong pemerintah untuk memberikan perhatian kepada anak-anak kita sekolah diluar negeri, harus mendapatkan pekerjaan yang layak,” pungkasnya. (fia/nat)
