Lalu dengan persoalan masyarakat adat harus sudah selesai, tenaga kerja harus sudah disiapkan, alat juga disiapkan supaya produksi bisa stabil dan ini tidak bisa masyarakat lokal pasti dari luar dan ini juga butuh kolaborasi yang baik, sehingga tenaga yang datang dan yang ada situ tidak ada benturan,”imbuhnya
Dijelaskan, masyarakat lokal juga harus dijelaskan jika memang ada tenaga kerja dari luar, kecemburuan tidak boleh terjadi. Sehingga antara pemerintah dan DPR pusat maupun daerah semua sama sama memberikan masukan demi tata kelola untuk pengelolaan satu juta hektar harus bisa berhasil.
Dan dukungan DPR dalam menetapkan anggaran untuk pembangunan PSN sebesar itu dari DPR bukan hanya pemerintah tapi dibahas bersama-sama apa kebutuhannya baru ditetapkan.
Sekedar diketahui PSN meliputi pertanian, perkebunan, dan peternakan di sebuah kawasan. Program ini bertujuan untuk mengamankan ketersediaan, akses, dan konsumsi pangan berkualitas untuk, masyarakat dan maksimalisasi produksi dalam negeri.
Produksinya meliputi padi, jagung, kedelai, cabai, bawang merah, daging, gula, jeruk, kelapa, dan lain-lain, dengan membuka lahan potensial di seluruh Indonesia.(dil/ade)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos