*Pemkot Jayapura Surati Pemprov Papua
JAYAPURA- Pasca rapat Forkopimda Kota Jayapura, Wali Kota Jayapura, Dr. Benhur Tomi Mano, MM., menyebutkan bahwa salah satu poin yang digarisbawahi dari sejumlah keputusan yang diambil ialah mengusulkan lockdown ke Pemerintah Provinsi Papua.
Hal ini menjadi atensi dengan melihat perkembangan kasus yang terus meningkat di Kota Jayapura, serta persiapan dalam menyambut Pekan Olahraga Nasional (PON), khususnya di Kota Jayapura. Pasalnya, sebagaimana yang sebelumnya disampaikan KONI Pusat dan Panwasrah, PON tidak memungkinkan untuk diselenggarakan di daerah zona merah Covid-19.
“Kita akan minta Pempov Papua untuk lockdown. Kita akan surati Pemprov Papua, memberikan saran dengan melihat lonjakan kasus yang semakin tinggi dalam penyebaran Covid-19 dan menyambut PON. Diusulkan untuk melakukan lockdown pada Juli ini, untuk pelabuhan dan bandara,” ungkap Wali Kota Benhur Tomi Mano, Kamis (1/7) kemarin.
Usulan ini bukannya tanpa dasar. Sebaliknya mengacu pada pertimbangan secara epidemologi, di mana angka kasus Covid-19 di Kota Jayapura yang terus meningkat. Bahkan, dalam satu hari, diketahui bahwa satu orang yang positif Covid-19 dapat menularkan kepada tiga sampai empat orang lainnya.
“Makanya kalau boleh Juli ini kita lockdown. Karena Agustus itu sudah kedatangan kontingen PON dari daerah. Sebab, awal September, tanggal 9 itu sudah ada 6 pertandingan yang dilakukan di Kota Jayapura,” jelasnya.
Namun lockdown yang diusulkan Pemkot kepada Pemprov Papua ini hanya berlaku bagi orang keluar masuk melalui pelabuhan dan bandara. Sedangkan bahan pangan, serta kebutuhan pokok dan penting lainnya mendapat pengecualian.
“Ini juga dilema bagi Pemprov, entah mau lockdown atau tidak. Karena ada hajatan besar juga, dimana Panwasrah, KONI Pusat, hingga Tim Delegate yang nantinya akan datang untuk meninjau venue. Mereka mau lockdown atau sibuk dengan Plh (gubernur), mereka bingung juga mau lihat yang mana?” sindirnya secara halus.
Selain usulan lockdown bandara dan pelabuhan, Pemkot Jayapura juga mengusulkan agar PLBN Skouw Perbatasan RI – PNG di Wutung dapat ditutup selama Juli ini. “Pemkot akan surati pemerintah pusat agar warga dari luar kota yang masuk ke Kota Jayapura wajib vaksin dan menunjukkan surat vaksin ketika membeli tiket dan tiba di Jayapura. Pada prinsipnya, kita jangan kendor, tetapi tancap gas lagi terus untuk perang melawan Covid 19. Kota Jayapura tetap berdiri kokoh sebagai wajah Papua bagi Indonesia,” pungkasnya.
Terkait ini, Wali Kota Tomi Mano menyebutkan perlu untuk dicarikan solusi khususnya bagi warga yang belum diperolehkan melakukan vaksin. “Ia saya juga sempat dengar soal kalau mau mengurus surat – surat maka harus menunjukkan kartu vaksin. Ini mungkin perlu dikaji jika akan diterapkan di Papua mengingat tidak semua sudah melakukan vaksin,” kata Tomi Mano menjawab pertanyaan Cenderawasih Pos, di Lapangan Trikora Jayapura, Jumat (2/7).
Meski secara prinsip Tomi Mano mendukung kebijakan tersebut dimana dipastikan dengan aturan ini orang akan memilih melakukan vaksin. Namun untuk mereka yang belum diperbolehkan secara medis karena memiliki penyakit bawaan, dikatakan perlu mendapat pengecualian.
Ia tak mau sebuah kebijakan diterapkan dengan sifat wajib namun tidak memperhatikan pengecualian. “Kalau saya ketika ia belum melakukan vaksin dengan alasan medis, saya pikir ini juga perlu dikecualikan. Jangan semua diwajibkan tapi paling tidak urusannya bisa tetap diakomodir dengan menunjukkan surat keterangan dari pihak medis terkait kondisi kesehatannya. Jadi orang tersebut bisa tetap mendapatkan surat – surat yang dibutuhkan jika ada surat keterangan medis mengapa ia belum bisa melakukan vaksin,” imbuhanya.
Mengenai usulan menunjukkan surat vaksin bagi warga yang hendak membeli tiket pesawat maupun kapal laut saat hendak ke Jayapura, mendapat tanggapan dari PT. Pelni Cabang Jayapura dan Garuda Indonesia Branch Office Jayapura.
Kepala PT.Pelni Cabang Jayapura, Hariyanto Sembiring mengaku siap menerapkan aturan itu sesuai permintaan Wali Kota Jayapura. Namun tentunya sudah ada surat edaran resmi sebagai data yang nanti diberikan ke pimpinan Pelni pusat. Karena kebijakan tersebut apakah disetujui atau tidak nanti dari Pelni pusat yang mengambil keputusan.
“Pelni Cabang Jayapura hanya mengikuti petunjuk dari Pelni pusat. Karena ini juga masalah kesehatan bersama. Apalagi Papua akan menjadi tuan rumah PON XX 2021 yang sudah semakin dekat lagi. Jadi harus benar-benar zero Covid-19,” tambahnya.
Secara terpisah GM Garuda Indonesia Branch Office Jayapura melalui Supervisor Garuda Indonesia Branch Office Jayapura, Mira Irianti menyebutkan, Garuda Indonesia sebagai operator penerbangan mempunyai mekanisme tersendiri dan yang memvalidasi syarat keberangkatan dilakukan oleh KKP Bandara Sentani.
Meskipun demikian, usulan Wali Kota Jayapura menurut Mira sudah diberlakukan di pulau Jawa dan Bali. Dimana untuk mendukung penuh kebijakan pemerintah dalam rangka Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang diterapkan pada tanggal 3 Juli sampai dengan 20 Juli 2021.
“Termasuk pemberlakuan peraturan bagi yang akan melakukan penerbangan dari ke Pulau Jawa dan Pulau Bali pada periode PPKM darurat wajib menunjukkan kartu vaksin (minimal vaksin dosis pertama) dan hasil tes PCR H-2,” pungkasnya. (gr/ade/dil/nat)
