Ia menuding masih terjadi perampasan tanah adat dan intimidasi terhadap masyarakat yang menolak proyek-proyek pembangunan di sejumlah wilayah Papua. Stenly juga menyoroti aktivitas pembukaan lahan sekitar 2,6 juta hektare menurutnya telah mengubah bentang alam dan mengancam keberlangsungan hidup masyarakat adat. “Pemerintah dan perusahaan seharusnya duduk bersama masyarakat adat sebelum masuk ke wilayah adat. Jangan sampai masyarakat hanya menjadi penonton di tanahnya sendiri,” katanya.
Selain persoalan hak ulayat, kelompok aktivis tersebut menilai sejumlah proyek strategis nasional berpotensi menimbulkan dampak lingkungan yang serius, mulai dari deforestasi hingga pencemaran sumber air. Mereka menegaskan akan terus mengawal berbagai proyek yang masuk dalam daftar PSN di Papua, termasuk yang berada di wilayah Merauke, Boven Digoel, Sarmi, Arso, Sorong, hingga rencana pengembangan proyek baru di Wamena dan Biak.
“Kami mendesak negara mengevaluasi bahkan menghentikan proyek-proyek yang tidak berpihak kepada masyarakat adat. Bagi kami, hutan bukan sekadar sumber ekonomi, tetapi ruang hidup orang Papua,” tegasnya. Menurut Stenly, pembangunan harus menjamin perlindungan hak-hak masyarakat adat dan keberlanjutan lingkungan, bukan semata mengejar investasi dan pertumbuhan ekonomi. “Manusia Papua bisa hidup tanpa uang, tetapi manusia Papua tidak bisa hidup tanpa hutan,” ujarnya.
Meski diwarnai aksi protes, diskusi publik tersebut tetap berlangsung hingga selesai. Forum yang menghadirkan pemerintah, akademisi, tokoh adat, dan pegiat HAM itu menjadi ruang perdebatan terbuka mengenai manfaat, risiko, serta masa depan Proyek Strategis Nasional di tanah Papua. (fia/ade)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
UPDATE Berita Terbaru Cepos di Saluran https://whatsapp.com/channel/0029VbCNwCXAO7R8KvdYUG3Q
Ia menuding masih terjadi perampasan tanah adat dan intimidasi terhadap masyarakat yang menolak proyek-proyek pembangunan di sejumlah wilayah Papua. Stenly juga menyoroti aktivitas pembukaan lahan sekitar 2,6 juta hektare menurutnya telah mengubah bentang alam dan mengancam keberlangsungan hidup masyarakat adat. “Pemerintah dan perusahaan seharusnya duduk bersama masyarakat adat sebelum masuk ke wilayah adat. Jangan sampai masyarakat hanya menjadi penonton di tanahnya sendiri,” katanya.
Selain persoalan hak ulayat, kelompok aktivis tersebut menilai sejumlah proyek strategis nasional berpotensi menimbulkan dampak lingkungan yang serius, mulai dari deforestasi hingga pencemaran sumber air. Mereka menegaskan akan terus mengawal berbagai proyek yang masuk dalam daftar PSN di Papua, termasuk yang berada di wilayah Merauke, Boven Digoel, Sarmi, Arso, Sorong, hingga rencana pengembangan proyek baru di Wamena dan Biak.
“Kami mendesak negara mengevaluasi bahkan menghentikan proyek-proyek yang tidak berpihak kepada masyarakat adat. Bagi kami, hutan bukan sekadar sumber ekonomi, tetapi ruang hidup orang Papua,” tegasnya. Menurut Stenly, pembangunan harus menjamin perlindungan hak-hak masyarakat adat dan keberlanjutan lingkungan, bukan semata mengejar investasi dan pertumbuhan ekonomi. “Manusia Papua bisa hidup tanpa uang, tetapi manusia Papua tidak bisa hidup tanpa hutan,” ujarnya.
Meski diwarnai aksi protes, diskusi publik tersebut tetap berlangsung hingga selesai. Forum yang menghadirkan pemerintah, akademisi, tokoh adat, dan pegiat HAM itu menjadi ruang perdebatan terbuka mengenai manfaat, risiko, serta masa depan Proyek Strategis Nasional di tanah Papua. (fia/ade)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
UPDATE Berita Terbaru Cepos di Saluran https://whatsapp.com/channel/0029VbCNwCXAO7R8KvdYUG3Q
