WAMENA– Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) bersama Cipayung, serta Organisasi Kepemudaan(OKP) akan melakukan aksi demo damai di kantor Bupati Jayawijaya, khususnya untuk menolak keberadaan Anggota TNI non organik yang ada di tiga distrik sejak beberapa bulan lalu.
Penanggung Jawab Aksi Urbanus Hilapok menegaskan untuk aksi yang rencananya dilakukan pada 2 September 2025 di kantor Bupati Jayawijaya adalah aksi untuk menolak adanya anggota TNI di 3 Distrik yang ada di Kabupaten Jayawijaya karena menimbulkan keresahan dan trauma kepada masyarakat.
“Terkait masalah ini kita sudah advokasi melalui DPRK, Pemkab Jayawijaya, dan Kodim 1702/ Jayawijaya, namun sampai saat ini belum ada kepastian, sehingga selasa besok kami akan turun aksi di kantor Bupati,”ungkapnya di sekretariat PMKRI Jayawijaya Minggu (31/8).
Menurutnya, tujuan aksi gabungan dari Cipayung, OKP yang ada di Jayawijaya ke kantor Bupati untuk menanyakan kepada pemerintah daerah sejauh mana hasil koordinasi sejauh mana untuk menarik Anggota TNI non organik dari Jayawijaya, khususnya di distrik Walaik, Ibele dan Tailarek.
“Kami sudah mengundang cipayung yang terdiri dari PMKRI, GMNI, HMI, GMKI dan OKP yang ada di Jayawijaya untuk bersama -sama akan fokus untuk aksi penolakan Anggota TNI Non Organik, tidak ada agenda lain,” jelas Urbanus.
Di tempat yang sama penanggungjawab aksi dari Distrik Ibele Harun Mosib menegaskan aksi pada 2 September merupakan aksi yang bermartabat untuk mendorong aspirasi menolak kehadiran militer yang non organik yang ada di 3 Distrik sejak bulan juni lalu.
“Kehadiran mereka membuat masyarakat kita tidak tenang, tidak nyaman, sehingga kami sebagai kader, sehingga teman- teman cipayung dan OKP juga siap menyuarakan hal ini bersama,”katanya.
