Pemekaran Papua Utara dan Papua Barat Daya Sudah Layak

Semengat Pemekaran, Semangat Bangun Wilayah Adat

JAYAPURA –  Pada rapat Badan Legislasi (Baleg) di DPR RI, salah satu anggota Baleg wakil Papua, Yan Mandenas pernah mengusulkan soal pembentukan Provinsi Papua Utara.  Ini bertujuan untuk pemerataan pembangunan. Itu disampaikan Mandenas dalam rapat dengar pendapat Baleg dengan pengusul atas Rancangan Undang – Undang Tentang Provinsi Papua Utara pada beberapa waktu lalu.

Papua Utara sendiri jika disetujui maka  ada beberapa kabupaten yang bisa masuk atau bergabung yaitu Kabupaten Nabire, Kabupaten Biak, Kabupaten Supiori, Kabupaten Kepulauan Yapen dan Kabuparen Waropen.  Terkait ini anggota Baleg lainnya, Sulaeman Hamzah menyampaikan bahwa  hal tersebut sah-sah saja dan menjadi bagian dari upaya mendekatkan pelayanan.

Terkait aspirasi ini menurut Ketua DPR Papua, Jhony Banua Rouw sejatinya usulan tersebut pernah bersamaan dengan Papua Barat Daya.

Jhony sendiri setuju jika ada ada kabupaten yang sepakat untuk saling mendukung terkait pemekaran DOB (daerah otonomi baru). “Dan untuk pemekaran saya pikir karena semangatnya adalah semangat wilayah adat maka sebaiknya kita menunjukkan keadilan dimana jika Papua Utara sudah siap maka tak perlu ragu lagi,” kata Jhony di  ruang kerjanya, Senin (31/10).

Malah kata Jhony sejak awal justru dua pengusulan provinsi yang lebih dulu masuk ke DPR Papua adalah wilayah pemekaran di Tabi dan Sireri. Jadi bisa dibilang sesungguhnya wilayah Tabi dan Saireri ini yang jauh-jauh hari diusulkan.

“Jadi kalau mau dimekarkan saya pikir sekalian saja. Ini biar  capek dan pusingnya itu sekalian dan tidak ada lagi perdasi perdasus yang diralat akibat adanya pemekaran baru,” sambung Jhony. “Jadi jika tahun ini 3 provinsi kemudian tahun depan 2 provinsi artinya kalau setengah – setengah nanti akan ada perubahan Perdasi Perdasus dikemudian hari. Ini juga agar pemilu sekalian, jangan justru membuat orang bingung,” tegasnya.

Jhony menyatakan mendukung pemerintah pusat lewat baleg kemudian  mendorong lahirnya Papua Utara dan Papua Barat Daya dan Jhony menganggap perlu diberi kebijakan sehingga anak-anak Papua  bisa langsung berkarya di tanah kelahirannya.

Jadi teman-teman dari tim pemekaran itu  maka sebaiknya mempersiapkan segala sesuatunya. “Dan ingat tujuan pemekaran adalah memberikan pelayanan yang lebih baik dan tak ada rentang  kendali sehingga saya pribadi mendukung pemekaran tersebut,” bebernya.

Jhony menjelaskan bahwa sejak awal munculnya aspirasi pemekaran ini justru dari pemekaran Saireri dan pemekaran Tabi. “Kalau mau jujur sebenarnya aspirasi yang masuk ke DPRP yang masuk adalah Tabi dan Saureri karena semangatnya adalah semangat wilayah adat maka saya putuskan. (ade/wen)

Semengat Pemekaran, Semangat Bangun Wilayah Adat

JAYAPURA –  Pada rapat Badan Legislasi (Baleg) di DPR RI, salah satu anggota Baleg wakil Papua, Yan Mandenas pernah mengusulkan soal pembentukan Provinsi Papua Utara.  Ini bertujuan untuk pemerataan pembangunan. Itu disampaikan Mandenas dalam rapat dengar pendapat Baleg dengan pengusul atas Rancangan Undang – Undang Tentang Provinsi Papua Utara pada beberapa waktu lalu.

Papua Utara sendiri jika disetujui maka  ada beberapa kabupaten yang bisa masuk atau bergabung yaitu Kabupaten Nabire, Kabupaten Biak, Kabupaten Supiori, Kabupaten Kepulauan Yapen dan Kabuparen Waropen.  Terkait ini anggota Baleg lainnya, Sulaeman Hamzah menyampaikan bahwa  hal tersebut sah-sah saja dan menjadi bagian dari upaya mendekatkan pelayanan.

Terkait aspirasi ini menurut Ketua DPR Papua, Jhony Banua Rouw sejatinya usulan tersebut pernah bersamaan dengan Papua Barat Daya.

Jhony sendiri setuju jika ada ada kabupaten yang sepakat untuk saling mendukung terkait pemekaran DOB (daerah otonomi baru). “Dan untuk pemekaran saya pikir karena semangatnya adalah semangat wilayah adat maka sebaiknya kita menunjukkan keadilan dimana jika Papua Utara sudah siap maka tak perlu ragu lagi,” kata Jhony di  ruang kerjanya, Senin (31/10).

Malah kata Jhony sejak awal justru dua pengusulan provinsi yang lebih dulu masuk ke DPR Papua adalah wilayah pemekaran di Tabi dan Sireri. Jadi bisa dibilang sesungguhnya wilayah Tabi dan Saireri ini yang jauh-jauh hari diusulkan.

“Jadi kalau mau dimekarkan saya pikir sekalian saja. Ini biar  capek dan pusingnya itu sekalian dan tidak ada lagi perdasi perdasus yang diralat akibat adanya pemekaran baru,” sambung Jhony. “Jadi jika tahun ini 3 provinsi kemudian tahun depan 2 provinsi artinya kalau setengah – setengah nanti akan ada perubahan Perdasi Perdasus dikemudian hari. Ini juga agar pemilu sekalian, jangan justru membuat orang bingung,” tegasnya.

Jhony menyatakan mendukung pemerintah pusat lewat baleg kemudian  mendorong lahirnya Papua Utara dan Papua Barat Daya dan Jhony menganggap perlu diberi kebijakan sehingga anak-anak Papua  bisa langsung berkarya di tanah kelahirannya.

Jadi teman-teman dari tim pemekaran itu  maka sebaiknya mempersiapkan segala sesuatunya. “Dan ingat tujuan pemekaran adalah memberikan pelayanan yang lebih baik dan tak ada rentang  kendali sehingga saya pribadi mendukung pemekaran tersebut,” bebernya.

Jhony menjelaskan bahwa sejak awal munculnya aspirasi pemekaran ini justru dari pemekaran Saireri dan pemekaran Tabi. “Kalau mau jujur sebenarnya aspirasi yang masuk ke DPRP yang masuk adalah Tabi dan Saureri karena semangatnya adalah semangat wilayah adat maka saya putuskan. (ade/wen)