JAKARTA– – Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan komunikasi pemerintah dengan tokoh adat dan tokoh agama di Tanah Papua makin menguat untuk membebaskan pilot Susi Air Philip Mark Merthens dari sanderaan kelompok kriminal bersenjata (KKB).
“Perkembangannya, kita makin memperkuat komunikasi dengan para tokoh adat di sana,” kata Moeldoko dalam konferensi pers di Gedung Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Jakarta, Kamis.
Komunikasi dengan tokoh adat dan pemuka agama di Papua, kata dia, untuk menghindari eskalasi yang merugikan pada keselamatan sandera.
Moeldoko mengatakan bahwa pemerintah perlu mengkalkulasi kerugian yang timbul dari sejumlah strategi penyelamatan pilot asal Selandia Baru itu.
“Istilahnya itu, kita menjumput rambut di tepung itu betul-betul bisa dengan baik. Itu sebenarnya filosofinya di situ. Kalau tidak melakukan kalkulasi yang sebaik-baiknya, akan banyak merugikan semua pihak,” ujarnya.
Menurut dia, komunikasi dengan tokoh adat dan tokoh agama dijalin pemerintah melalui TNI/Polri, salah satunya untuk membatasi ruang gerak KKB.
JAKARTA– – Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan komunikasi pemerintah dengan tokoh adat dan tokoh agama di Tanah Papua makin menguat untuk membebaskan pilot Susi Air Philip Mark Merthens dari sanderaan kelompok kriminal bersenjata (KKB).
“Perkembangannya, kita makin memperkuat komunikasi dengan para tokoh adat di sana,” kata Moeldoko dalam konferensi pers di Gedung Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Jakarta, Kamis.
Komunikasi dengan tokoh adat dan pemuka agama di Papua, kata dia, untuk menghindari eskalasi yang merugikan pada keselamatan sandera.
Moeldoko mengatakan bahwa pemerintah perlu mengkalkulasi kerugian yang timbul dari sejumlah strategi penyelamatan pilot asal Selandia Baru itu.
“Istilahnya itu, kita menjumput rambut di tepung itu betul-betul bisa dengan baik. Itu sebenarnya filosofinya di situ. Kalau tidak melakukan kalkulasi yang sebaik-baiknya, akan banyak merugikan semua pihak,” ujarnya.
Menurut dia, komunikasi dengan tokoh adat dan tokoh agama dijalin pemerintah melalui TNI/Polri, salah satunya untuk membatasi ruang gerak KKB.
