JAYAPURA-Ketersediaan anggaran di Pemkot Jayapura dipastikan tidak akan mampu membiayai seluruh mahasiswa asal Papua ber-KTP kota Jayapura yang saat ini menempuh pendidikan tinggi baik di dalam negeri maupun diluar negeri.
Berdasarkan data yang diperoleh Pemkot Jayapura, jumlah mahasiswa yang mendapatkan beasiswa yang awalnya dianggarkan Pemprov Papua itu sebanyak 600-an mahasiswa. Data tersebut berdasarkan KTP mahasiswa yang berdomisili di Kota Jayapura.
Walikota Jayapura, Dr. Frans Pekey mengatakan, Pemkot Jayapura sudah menghitung kebutuhan anggaran untuk ratusan mahasiswa tersebut. Jumlahnya sangat fantastis yakni lebih dari Rp 260 miliar. Sementara ketersediaan dana otsus melalui bidang pendidikan jumlahnya sangat kecil jika dibandingkan dengan kebutuhan anggaran untuk mahasiswa tersebut.
Karena itulah, persoalan ini menjadi satu perhatian prioritas Pemkot Jayapura. Dalam kesempatan pertemuan dengan Tim BP3OKP, hal ini turut disampaikan Pemkot Jayapura agar ke depan bisa mendapatkan dana sharing dari pemerintah pusat.
“Jadi arahannya skala besar yang pembiayaanya kami tidak bisa selesaikan, itu ada program beasiswa Papua Unggul, itu sharing. Bukan kita tidak bisa ya, tapi dana kita tidak cukup, sudah pasti butuh tambahan,” ujar Frans Pekey, Rabu (4/10).
Lanjut dia, mengenai beasiswa itu, untuk 2023 pemerintah kota sudah sharing anggaran senilai Rp 9 miliar. Namun untuk selanjutnya mulai tahun 2024 sampai seluruh mahasiswa itu selesai, supaya ada sharing anggaran dari pemerintah pusat melalui BP3OKP.
Dikatakan, jumlah mahasiswa yang ber-KTP Kota Jayapura yang sementara ini sedang melanjutkan pendidikan tinggi di dalam dan diluar negeri sebanyak 650 anak. Kebutuhan anggaran yang sudah dihitung senilai Rp 238 miliar.
“Itu sudah paati kami tidak bisa sendiri, kami butuh sharing anggaran selain dana otsus bidang pendidikan di Pemkot Jayapura. Itu yang nanti kami diskusikan dengan BP3OKP,” tambahnya. (roy/tri)
