Nofdi juga menyampaikan bahwa Penjabat Wali Kota Jayapura saat ini masih di luar kota sehingga belum dapat menemui masa aksi.
“Pj Wali Kota Jayapura sedang mengikuti kegiatan negara di Jakarta. Untuk itu kami akan tetap upayakan mencari solusi atas persoalan ini,” jelasnya.
“Saya akan pertimbangkan tuntutan bapak Ibu, dan akan saya upayakan,” sambungnya.
Sementara terkait kejelasan status lahan TPU baik Muslim maupun TPU Kristen, Pemerintah Kota Jayapura akan memberikan penjelasan secara rinci pada saat musyawarah di kantor Wali Kota Jayapura.
“Senin (18/9) saya undang bapak ibu, khususnya yang namanya tercantum dalam surat edaran, untuk hadir di kantor wali kota, nanti akan kami paparkan status dari lahan TPU ini,” tuturnya.
Namun dia dengan tegas meminta agar persoalan ini tidak menjadi penghambat bagi masyarakat umum, sehingga Nofdy meminta agar palang segera dibuka.
“Sambil persoalan ini kita bahas, saya minta palang dibuka. Karena ini menyangkut kepentingan masyarakat umum,” pintanya.
Menanggapi hal itu Arnol Kaigere, selaku perwakilan keluarga suku Kaigere, menyetujui permintaan Kadis PUPR, dan pihaknya akan membuka palang.
“Inilah yang kita harapkan dari aksi ini. Kami siap untuk menghadiri rapat dan palang akan kami buka. Namun kami harap ada penyelesaian yang kami peroleh dari perosalan ini,” tuturnya.
Pasca kedua belah pihak berdiskusi material di lokasi aksi, akhirnya dibuka. Situasi di TPU Pemakaman Buper Waena kembali kondusif. (*)
