Dalam Penyelenggara Pelayanan Publik
JAYAPURA-Wilayah Papua merupakan urutan terakhir atau terendah di Indonesia terkait dengan penyelenggara pelayanan publik. Hal ini dipengaruhi beberapa faktor, salah satunya faktor keamanan.
“Saya pelajari, ada beberapa faktor yang membuat Papua berada di urutan terakhir soal pelayanan publik. Pertama, segi keamanan yang membuat banyak aparat pemerintah merasa tidak aman sehingga tidak bisa bertugas dengan baik,” terang Kepala Perwakilan Ombudsman RI perwakilan Papua Yohanes B.J. Rusmanta usai membuka kegiatan pendampingan penilaian kepatuhan penyelenggara pelayanan publik tahun 2023, Jumat (23/6).
Selain itu, lanjut Yohanes, soal transportasi dan masalah koordinasi antar pimpinan daerah dengan unit-unit yang melaksanakan pelayanan publik di daerah tersebut. “Kami dorong aparat pemerintah meningkatkan pelayanan publik, sehingga Papua tidak berada di urutan terakhir,” tegas Yohanes.
Yohanes mengatakan, pada hasil penilaian penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2022. Dua Kabupaten, yakni Kepulauan Yapen dan Jayawijaya mendapatkan opini kualitas tinggi. Sementara Kabupaten Biak dan Kota Jayapura mendapatkan kualitas sedang.
“Sisanya, sebanyak 25 kabupaten di Papua termasuk DOB mendapatkan kualitas rendah. Sehingga itu, kami mendorong agar kualitas pelayanan harus ditingkatkan. Tidak ada bias antara penilaian dan kenyataan, jangan sampai kualitas pelayanan di suatu daerah tinggi, tetapi karena informasinya tidak diberikan pada saat penilaian akhirnya nilainya rendah,” ucapnya.
Melalui kegiatan pendampingan penilaian kepatuhan penyelenggara pelayanan publik tahun 2023. Yohanes berharap, dari kegiatan yang dilakukan, pemahaman dari peserta dinas organisasi meningkat. Sehingga ketika tim turun melakukan penilaian, dokuman dokumen dan informasi yang dibutuhkan tersedia.
“Ketika bulan Juli dan Agustus mendatang saat Ombudsman melakukan penilaian atau survei kepatuhan pelayanan pelanggaran publik di kabupaten dan provinsi, mereka yang bertugas di dinas dinas terkait sudah paham,” ucapnya.
Kita sadar bahwa pelayanan publik yang tinggi dampaknya masyarakat percaya, sebagaimana dibanyak tempat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan negara turun akibat banyak hal yang mempengaruhi.
“Semoga hal ini bisa mendorong dan apa yang dilakukan oleh mereka yang berada di garis depan pelayanan publik bisa membawakan hasil yang maksimal,” harapnya.
Yohanes mengatakan, kedepan Ombudsman akan ada pembukaan kantor perwakilan di daerah DOB sesuai dengan amanant Undang undang, dan direncanakan tahun 2025 mendatang.
Sekedar diketahui, kegiatan pendampingan penilaian kepatuhan penyelenggara pelayanan publik tahun 2023 diikuti oleh dinas dinas portal se-kabupaten/kota dan Provinsi Papua termasuk wilayah DOB. Meliputi Dinas Pendidikan, Dinas Dukcapil dan instansi terkait. (fia/tri)
