Bimtek Strategi Pengembangan Perpustakaan dan Teknologi Infomasi dan Komunikasi
JAYAPURA-Bimbingan Teknis Strategi Pengembangan Perpustakaan dan Teknologi Informasi Komunikasi atau dapat disebut Bimtek SPP-TIK merupakan upaya Capacity Building dengan memberikan penguatan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi bagi para pengelola perpustakaan.
Peningkatan layanan perpustakaan perlu terus dilakukan untuk menghasilkan produk bernilai tambah dan daya saing serta memberikan keunggulan kompetitif bagi masyarakat. Melalui Bimtek ini juga dilakukan advokasi kepada pihak-pihak yang berpotensi mendukung kegiatan perpustakaan dalam berbagai bentuk, baik material maupun non material, dengan publikasi kegiatan TPBIS dari yang paling sederhana melalui media sosial hingga media arus utama.
Dari rilis yang diterima Ceposonline.com, Bimtek SPP-TIK di tingkat provinsi ini diselenggarakan oleh Perpustakaan Nasional RI bagi para pengelola perpustakaan yang menjadi penerima Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS) di tahun anggaran berjalan.
Kegiatan Bimtek dilaksanakan pada bulan Mei hingga Juni 2023 di 30 provinsi yang terbagi menjadi 4 (empat) batch dengan durasi kegiatan 5 (lima) hari. Peserta Bimtek SPP-TIK Tahun 2023 yaitu 1.238 sumber daya manusia perpustakaan dari 450 perpustakaan desa, 136 perpustakaan kabupaten/kota dan 33 perpustakaan provinsi. Bimtek ini didesain untuk memperkuat kemampuan pengelola perpustakaan dalam mengevaluasi pilihan kebijakan dan implementasi kebijakan program TPBIS secara efektif.
Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial adalah implementasi paradigma perpustakaan yang terbaru, yaitu fokus kepada Knowledge Transfer. Perpustakaan yang dahulu tercermin sebagai gudang buku yang senyap dan sepi pengunjung, kini didorong untuk berkegiatan dengan melibatkan masyarakat bahkan dengan pihak-pihak lain yang potensial mendorong terjadinya peningkatan literasi masyarakat sehingga kualitas hidup masyarakat meningkat.
Selain memberikan kebaruan, pelaksanaan TPBIS pun unik, yaitu bahwa setiap daerah di Indonesia memiliki tingkat kebutuhan akan literasi serta potensinya masing-masing, maka, perpustakaan desa sebagai wadah pembelajaran sepanjang hayat bagi masyarakat di lingkungan terkecilnya, melaksanakan fungsinya sesuai kebutuhan dan potensi masyarakat.
Perpustakaan yang telah melaksanakan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial dengan stimulan yang bersumber dari APBN melalui Perpustakaan Nasional RI hingga tahun 2022 yaitu sejumlah 33 perpustakaan provinsi, 296 perpustakaan kabupaten/kota, dan 1.696 perpustakaan desa/kelurahan. Sampai dengan Februari 2023, TPBIS telah direplikasi di lebih dari 1.205 desa di 26 provinsi dengan sumber anggaran APBD dan/atau sumber lain. Tahun 2023 ini, 450 perpustakaan desa/kelurahan dari 136 kabupaten/kota di 33 provinsi telah ditetapkan menjadi penerima manfaat program TPBIS.
Tujuan diselenggarakannya TPBIS ini secara umum terangkum dalam arah kebijakan Perpustakaan Nasional Tahun 2020-2024, yaitu, peningkatan SDM melalui penguatan budaya literasi dan pemasyarakatan budaya kegemaran membaca, penguatan konten literasi dan transformasi perpustakaan melalui peningkatan akses dan kualitas layanan berbasis inklusi sosial bagi terwujudnya masyarakat berpengetahuan, inovatif, kreatif dan berkarakter. Secara spesifik, tujuan TPBIS adalah terciptanya masyarakat sejahtera melalui transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Papua Christian Sohilait memberikan apresiasi kepada Kepala Perpusnas RI yang telah memfasilitasi dan mendukung program pengembangan literasi di Papua.
“Dalam era tehnologi informasi yang terus berkembang, maka lembaga atau isntitusi yang bersentuhan langsung dnegan masyarakat/public harus berani berinovasi dan melakukan transformasi agar layanan perpustakaaan semakin dekat dan dikenal masyarakat.”tuturnya. (*/tri)
