WAMENA-Semangat pembentukan Provinsi Papua Pegunungan, dinilai tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan kepada masyarakat. Sejak awal berdiri, digadang-gadang akan berpihak kepada masyarakat asli Papua di wilayah Papua Lapago. Namun yang terlihat sejak 7 bulan berdiri, untuk tenaga honorer saja saat ini telah dikuasai warga dari luar Papua.
“Kita baru 7 bulan berdiri, namun Kantor Provinsi Papua Pegunungan sudah dikuasai teman-teman dari luar dan tidak mengutamakan anak asli Papua,” ungkap Pengurus KNPI Papua Pegunungan, Unas Ikinia saat ditemui di Wamena Kamis, (11/5), kemarin.
Menurutnya, sudah lama tidak ada penerimaan ASN, dan orang Papua saat ini banyak yang sarjana, nanti kalau ada penerimaan ASN, tetap tenaga honorer dari luar ini yang akan diutamakan dan bukan orang Papua.
“Saya pernah ikut apel pagi untuk melihat semua di Kantor Gubernur Papua Pegunungan, yang saya lihat, honorer ini hampir semua dari luar Papua yang berseragam hitam putih,” beber Unas.
Dikatakan, jika sekarang seperti ini, masyarakat asli Papua Pegunugan yang saat ini ada, mau ke mana, ke kabupaten sudah tidak bisa, banyak senior yang sudah S1, S2 dan S3, mereka akan kerja di mana.
“Jangan kaget kalau besok mereka akan melawan pemerintahan ini, oleh karena itu, hari Senin, kami semua pemuda akan turun melakukan aksi demo, untuk memalang Kantor Gubernur Papua Pegunungan,” tegasnya.
Sementara itu, Salmon Kosay, selaku intelektual Jayawijaya menilai, dari beberapa OPD yang ada di Kantor Gubernur Papua Pegunungan, yang diambil jadi tenaga honorer ini bukan anak Papua atau dari 8 kabupaten, tapi yang ada hanya suku tertentu saja, jelas ini menimbulkan pertanyaan, di sini tidak ada anak Papua.
“Masalah ini harus dilihat oleh gubernur, panggil semua kepala OPD dan pertanyakan honorer ini, DOB ini dihadirkan untuk orang asli Papua, kalau seperti ini, apa untungnya kehadiran DOB ini,”bebernya. (jo/tho)
