JAYAPURA – Kekesalan empat kepala kampung di Distrik Yapen Timur Kabupaten Yapen terkait penanganan pasca bencana yang dilakukan Pemkab Yapen belum berhenti. Setelah menjadi berita yang ramai dibicarakan, mereka juga menyambangi Kepala BPBD Provinsi di Skyland.
Mereka juga curhat terkait penanganan bencana yang Pemkab setempat. dilakukan respon Pemda disampaikan kepada BPBD. Yang mirisnya lagi menurut salah satu anggota Bamuskam Kampung Pasir Putih, Semuel Mabuy warganya sempat diberi bantuan namun bentuknya menyedihkan.
Mereka hanya menerima 1 butir telur dan 3 bungkus mie instan. Ini untuk dimakan sekeluarga. “Itu benar dan kami di Kampung Pasir Putih diberi bantuan seperti itu,” ujarnya usai mengikuti pertemuan dengan Kepala Satpol PP dan BPBP Papua. Willem Manderi di Skyland, Rabu (3/5). Ia mengaku bingung tapi mau tidak mau harus diterima mengingat seluruh perlengkapan masak banyak yang rusak dan hilang. Belum lagi akses jalan ketika itu tertibun longsor.
Empat kepala kampung tersebut adalah Kepala Kampung Imandoa, Herol Mano, Kepala Kampung Manaini, Naftali Awanunu, Kepala Kampung Turu, Abraham Costan Barangkea, Kepala Kampung Warari, Thomas Wai. Herol mewakili kepala kampung yang lain menyampaikan bahwa mereka kecewa karena taka da status tanggap darurat yang dikeluarkan oleh pemerintah setempat. Karenanya tak heran jika penanganan bencana juga hanya sekedar datang, mendokumentasikan dan membuat laporan.
Padahal lanjut Herol saat ini meski telah berlalu selama 1 bulan sejak 6 April lalu kondisi masyarakat tidak banyak berubah. Bahkan banyak yang terserang malaria. “Kami tidak tahu apakah ini wabah bukan tapi banyak yang sakit,” imbuhnya. Para kepala kampung ini berharap sekembalinya nanti ada sesuatu berkat yang bisa dibawa untuk ditunjukkan kepada masyarakatnya.
Jadi perjalanan ke Jayapura bertemu pejabat provinsi tidak sia – sia. “Kami berharap seperti itu, ada berkat yang bisa kami bawa pulang ke kampung. Lalu kalau Pemprov mau membantu kami harap bisa langsung ke kampung, jangan lagi ke kabupaten sebab pasti banyak yang tidak sampai,” beber Naftali Awanunu.
Terkait ini, Kepala Satpol dan BPBD Provinsi Papua,Willem Manderi mengaku kaget jika tak ada status tanggap darurat yang dikeluarkan pasca bencana. “Harusnya itu dikaji kemudian dikeluarkan statusnya. Itu biar ada langkah selanjutnya termasuk berkaitan dengan anggaran. Kalau taka da statustanggap darurat ya dana tidak bisa dicairkan,” kata Manderi.
Lalu menyangkut bantuan 1 telur dan 3 bungkus mie instan. “Itu manusia, mereka yang menerima itu manusia harusnya diberikan selayaknya. Yang betul saja masak diberikan 1 butir telur dan 3 bungkus mie. Sudah tidak betul itu,” tambahnya. Hanya sayangnya dari pertemuan sekitar 1 jam ini tidak menemukan kabar baik sebab penganggaran di BPBD provinsi juga terbatas. Manderi menyarankan untuk menemui Penjabat Gubernur untuk diberi petunjuk selanjutnya.
Manderi juga mengatakan, terkait dengan bantuan. Pihaknya sudah menindaklanjutinya termasuk sudah menyampaikan kepada Plh Gubernur Papua M Ridwan Rumasukun.
“Terkait dengan bantuan bagi daerah yang terdampak di Yapen, saya sudah sampaikan ke Plh Gubernur untuk langkah langkah selanjutnya. Termasuk bantuannya seperti apa,” kata Manderi saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos, Rabu (3/5).
Selain itu kata Manderi, dari data yang didapatkan terkait dengan bencana alam tersebut. Pihaknya memfollow up ke pusat, sehingga bisa menjadi perhatian pemerintah pusat untuk daerah bisa mendapatkan bantuan.
“Sejauh ini, untuk logistik tahun ini baru kita usulkan untuk persiapan stok. Sehingga ketika terjadi bencana, kami bisa dorong logistik tersebut ke beberapa daerah yang sementara kami siapkan,” terangnya.
Menurut Manderi, bencana alam banjir di Yapen adalah kejadian yang berulang. Potensi curah hujan yang tinggi menyebabkan banjir, selain itu. Minimnya kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya dan kerap membuang sampah sembarangan.
“Perlunya kesadaran masyarakat menjaga lingkungan, dan ketika ada pemberitahuan dari BMKG bahwa kedepan akan terjadi curah hujan tinggi. Maka masyarakat setempat sudah harus siap siap, bukan hanya di Yapen namun juga beberapa tempat lainnya di Papua,” terangnya.
Kata Manderi, Pemerintah setempat perlu memberikan mitigasi sejak dini kepada masyarakat untuk mengetahui tingkat kerawanan bencana suatu daerah. Dengan begitu, bisa mengurangi resiko yang akan terjadi akibat daripada bencana alam seperti banjir, longsor dan lainnya.
“Sekarang sudah ada uang di desa untuk penanganan bencana dan itu harus digunakan. Kita di provinsi sebatas koordinasi, apa yang bisa kita bantu akan kita bantu sesuai dengan sumber daya yang kita miliki,” ucapnya.
“Semua daerah rawan bencana di Papua semua, terlebih sekarang kita menghadapi cuaca ekstrim dengan curah hujan tinggi. Pun beberapa waktu yang lalu BMKG Pusat telah merilis bahwa dibulan 6 hingga 8 akan terjadi cuaca musim panas. Dan ini yang menjadi antisipasi daerah daerah yang punya potensi untuk terjadi kebakaran hutan dan lainnya,” pungkasnya.
Di tempat terpisah, Staf Ahli Kementerian Sosial, Benhur Tomi Mano terperanjat dengan kabar bantuan di atas. Tanpa banyak tanya saat itu juga ia menghubungi Penjabat Bupati Yapen dan meminta klarifikasi. “Tolong segera dibuatkan laporan tertulisnya dan masyarakat disana segera ditangani dengan baik. Yang begini begini kok tidak dilaporkan,” cecarnya. Tak hanya itu, ia langsung menghubungi perangkatnya di Dinas Sosial untuk menyiapkan dukungan atauu bantuan yang bisa diberikan.
“Sebentar para kepala kampung ini akan menuju Tanah Hitam, tolong disiapkan apa yang bisa dibantu. Kasihan mereka jauh-jauh dari kampung,” beber Tomi Mano. (ade/fia/wen)
