JAYAPURA-Plh. Gubernur Papua melalui Asisten II Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Suzana D Wanggai menyatakan mendukung moderasi beragama sebagai jalan dan upaya dalam menciptakan keberagamaan yang baik, benar, pada tempatnya, sesuai proporsinya.
“Dengan demikian kualitas keberagamaan umat dan kualitas kerukunan umat beragama diharapkan dapat terjaga dan terus meningkat dari waktu ke waktu, hingga mencapai kehidupan yang adil, makmur, sejahtera dan penuh kedamaian, sejalan dengan visi Pemerintah Provinsi Papua.”Ungkap Suzana pada pembukaan Rapat Kerja Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua yang berlangsung di Hotel Horison Kotaraja, Jayapura, Jumat (24/03/2023).
Rakerwil akan berlangsung hingga 26 Maret 2023. Rakerwil mengangkat tema “Kerukunan Umat untuk Papua Hebat”.
Provinsi Papua dikatakan Suzana menempatkan spiritualitas dan Ketuhanan sebagai unsur penting dan utama dalam pembangunan di semua bidang kehidupan. “Sangat kita syukuri dan banggakan bahwa Ketuhanan menginspirasi semua pimpinan dan masyarakat di Provinsi Papua untuk menetapkan nilai-nilai pedoman dalam pembangunan. Nilai-nilai tersebut mengejawantah sebagai motto daerah-daerah hingga visi pembangunan, dan aspek budaya kerja”, jelasnya.
Pada kesempatan ini juga diserahkan penghargaan kepada Bupati Sarmi Markus O. Mansnembra, SH, MM., sebagai “Bapak Pemelihara Kerukunan Umat Beragama”. Direktur Urusan Agama Kristen Direktorat Jenderal Bimas Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia Pdt. Dr. Amsal Yowei, SE., M.Pd. K., yang juga merupakan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua tahun 2018 hingga Februari 2023 didaulat menyerahkan penghargaan yang masih ditandatanganinya ini.
Amsal Yowei mengingatkan bahwa tahun 2023 telah dicanangkan Menteri Agama sebagai Tahun Kerukunan Umat Beragama. Menurutnya, ini berarti kerukunan umat beragama harus senantiasa dijaga agar senantiasa terpelihara dalam kondisi baik, dan meningkat, memberi dampak positif bagi kehidupan umat beragama di Indonesia.
“Sebagaimana kita pahami bahwa Program Prioritas Kementerian Agama di Era Menteri Yaqut Cholil Qoumas mencakup penguatan moderasi beragama, transformasi digital, revitalisasi KUA, kemandirian pesantren, religiosity index, cyber Islamic University, tahun toleransi, dan layanan publik (agama dan pendidikan)”, dijelaskannya.
Mengacu Rakernas tahun 2023 pada bulan Februari di Surabaya, jelasnya lagi, ada 6 pesan utama Gus Menteri dalam arahannya, yaitu, peningkatan profesionalisme ASN, komitmen anti korupsi, respon cepat penanganan isu di masyarakat, realisasi anggaran program prioritas yang akuntabel, tercapainya 10 juta sertifikasi halal, dan tahun 2023 sebagai tahun kerukunan umat beragama.
“Mengutip pernyataan Wakil Menteri Agama saat menutup Rakernas di Surabaya bahwa “Program Moderasi Beragama sebagai program nasional, muaranya ialah kerukunan umat beragama yang semakin berkualitas dan teruji”. Maka sekali lagi, kita harus bersinergi untuk memastikan moderasi beragama kita pedomani sebagai cara tepat merawat keberagamaan dan kerukunan umat beragama di negara kita”, ajaknya.
Provinsi Papua menurut Amsal, terbukti dan diakui memiliki kehidupan kerukunan umat beragama yang baik di Tanah Air. Indeks Kerukunan Umat Beragama menunjukan hasil yang baik dari waktu ke waktu. Di tengah rasa bangga, Amsal mengajak untuk harus senantiasa memastikan kerukunan umat beragama tetap dalam keadaan baik hingga seterusnya.
Di tempat yang sama Plt. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua Pdt. Klemens Taran, S.Ag., mengajak ASN Kementerian Agama di Papua untuk terus meningkatkan profesionalisme, dan sikap moderat dalam beragama.
“Mari terus meningkatkan sikap profesional dalam bekerja, yang akan memberikan mutu layanan, sekaligus juga peningkatan kesejahteraan sebagai PNS. Saya mengajak kita semua untuk terus meningkatkan kedisiplinan dalam menjalankan program, memastikan penyerapan anggaran tercapai sesuai target angka dan waktu, juga sesuai arahan Menteri Agama,” ujarnya.
Menurutnya untuk menguatkan moderasi beragama, tentu dimulai dari diri sendiri, lingkungan kerja, lingkungan keluarga dan lingkungan umat agama, sehingga tercapai kualitas kehidupan keagamaan yang baik dan kualitas kerukunan umat beragama.
Kakanwil menerangkan bahwa Rapat Kerja Nasional merekomendasikan 9 strategi kebijakan outlook 2023. “Sembilan kebijakan itu meliputi Akselerasi Moderasi Beragama dalam Menangkal Potensi Politik Identitas, Advokasi Perizinan Rumah Ibadah dan Penguatan Sistem Peringatan Dini Konflik Keagamaan, Peningkatan Kompetensi dan Kesejahteraan Penyuluh Agama, dan Percepatan Sertifikasi halal, Mempertahankan Kepuasan Layanan Penyelenggaraan Haji, Inovasi dan Optimalisasi Sertifikasi Tanah Wakaf dan Pengawasan Dana Sosial, Peningkatan Profesionalisme ASN Kemenag, Akselerasi Regulasi Layanan Keagamaan, serta Transformasi Kelembagaan Pendidikan Agama dan Keagamaan, Alih Status dan Kemandirian Lembaga Pendidikan Agama dan Keagamaan”, terangnya panjang lebar.
Klemens lantas menyoal situasi pemekaran Provinsi Papua. “Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua tentunya akan terimbas dan turut menghadapi tantangan positif dalam menyiapkan sumber daya manusia yang dibutuhkan dalam pembentukan organisasi Kementerian Agama pada provinsi dan kabupaten/kota yang baru. Oleh karena itu, tentu kita harus siap menghadapinya.”
Kesiapan itu menurutnya termasuk sikap proaktif atas informasi terkait dan siap merespon dengan tetap menjaga dan mempertahankan stabilitas organisasi dan pelayanan publik yang sudah terselenggara pada provinsi induk.
“Saya berharap kita semua akan siap bersama-sama menghadapi situasi tersebut, menjadi bagian dari lembaran sejarah baru yang mulai dibuka. Tentunya kita berharap, masa depan pelayanan umat beragama akan selalu lebih baik dari hari ini dan kemarin”, tutupnya.
Hadir pada kesempatan ini jajaran FORKOPIMDA Provinsi Papua, Plt.Bupati Kabupaten Sarmi, Markus O. Mansembra, SH., MM., beserta jajaran, Rektor Institut Agama Islam Negeri Fattahul Muluk Papua, Dr. H. Marwan Sileuw, S. Ag., M.Pd., Kepala Balai Diklat Keagamaan Papua, H.Mochammad Mochtar Tuhuteru, S.Ag., MM., Sekretaris FKUB Provinsi Papua, Drs. T.H. Pasaribu, M.Si., Kepala Kantor Kementerian Agama dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada 29 Kab/Kota., Kepala Sekolah dan Madrasah Negeri, dan Dharma Wanita Persatuan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua. (Humas)
