JAYAPURA- Pj Wali Kota Jayapura Frans Pekey meminta kepada seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kota Jayapura agar bekerja secara maksimal sesuai target yang ada. Khususnya dalam pelaksanaan Proyek Pekerjaan Fisik, harus cepat dilelang supaya bisa dikerjakan dan tidak menghambat waktu kerja.
Dimana triwulan pertama tahun 2023 untuk paket pekerjaan fisik harus bisa dilakukan pelelangan dengan maksimal, karena masyarakat tentu menunggu apa yang akan dikerjakan pemerintah di triwulan pertama ini.
Frans Pekey mengakui, Pemerintah pusat sudah mengingatkan kepada semua kepala daerah bahwa progres program kegiatan triwulan pertama penyerapannya harus bisa sampai 25 persen. Jika di triwulan pertama penyerapan tidak sampai 25 persen, tentu akan diberikan sanksi dari pusat, karena dianggap tidak bisa menyerap anggaran.
Oleh karena itu, dia minta kepada Dinas terkait seperti Dinas PUPR PKP Kota Jayapura maupun lainnya yang ada paket pengadaan pekerjaan fisik, bisa dilakukan secara baik dokumen bisa disiapkan dan BPBJ Setda Kota Jayapura juga bisa mengawalnya dengan baik hingga persiapan lelang/tender di lingkungan Pemkot Jayapura bisa berjalan tepat waktu.
Menurut Pekey, pelaksanaan tender/lelang harus dilakukan dengan cepat dan tepat sesuai dengan proses yang berlaku, sehingga pekerjaan fisik bisa dikerjakan. Pasalnya, jika proses tender/lelang lama tentu akan mempengaruhi pekerjaan fisik dan jika dalam satu tahun tidak ada pekerjaan fisik yang maksimal, tentu masyarakat akan menilai tidak ada pembangunan atau pekerjaan fisik yang di Kota Jayapura.
Oleh karena itu, diharapkan semua OPD yang melaksanakan pekerjaan fisik bisa melengkapi semua dokumen paket pekerjaan yang telah diprogramkan di tahun 2023 sesuai jadwal. Selain itu bisa dikoordinasikan dengan Badan Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) dalam melakukan upload paket lelang/tender dengan cepat.
dengan demikian, pihak ketiga bisa mengetahui dan yang memang dalam tender tersebut bisa langsung kerja. Yang penting harus ikut mekanisme, pastikan itu tidak bermasalah, bukan hanya masalah administrasi tapi juga kualitas.
Di samping itu, dia meminta seluruh proyek pembangunan infrastruktur harus bersih. Mulai dari proses perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan demi mewujudkan pembangunan yang berkualitas.(dil/tri)
