Kekurangan Dokter Spesialis
JAYAPURA-Ketua IDI Papua dr. Donald Aronggear, menyampaikan pihaknya berharap usulan IDI Papua kepada pemerintah terhadap kenyamanan Nakes bertugas di Papua, mendapatkan respon yang baik.
Menurut dia salah satu faktor kekurangan dokter spesialis dia Papua karena rendahnya jaminan keamanan terhadap nakes, sehingga kadang kalla jarang Para Dokter yang mau bertugas di Papua, terutama di daerah pegunungan. Diapun menyebut jumlah Dokter spesialis di Papua saat ini hanya ada 40 persen.
Dengan jumlah yang ada tentu sangat berdampak pada pemberian pelayanan kepada masyarakat, yang jumlahnya jauh lebih banyak ketimbang Nakes.
“Perbandingan kita disini, antara masyarakat dengan Dokter sekitar 100 berbanding 40 ini rill terjadi, dan salah satu faktornya karena banyak yang tidak mau bertugas di Papua, lantaran tidak dapat menjamin kemanannya,” kata dr. Donald kepada wartswan di Jayapura sabtu. (4/2).
Dikatakan setiap tahun Fakultas Kedokteran Uncen memang menamatkan banyak tenaga kesehatan, namun sayang kadang jarang ada yang mau bertugas ke daerah, lantaran tingkat keamanan masih ternilai lemah.
“Setiap tahun hampir 800 dokter yang tamat dari uncen, tapi tidak semua yang lulus tugas disini, justru mereka memilih bertugas keluar daerah,” ujarnya.
Selain tingkat keamanan, dia juga mengharapkan agar kedepannya pemerintah bisa bangunkan fakultas khusus dokter spesialis di Papua, karena menurut dia penyakit di papua agak sedikit berbeda dengan didaerah lain, salah satunya penyakit infeksi tropik, seperti malaria. Oleh karena itu sangat di butuhkan pendidikan khusus ada di Papua, karena dengan begitu para Dokter akan lebih mendalam mempelajari jenis penyakit yang ada di Papua.
“Kalau bisa pendidikan khusus dokter spesislis harus ada di Papua, karena penyakit tropisnya berbeda walaupun secara umum hampir sama tapi konten lokalnya sedikit berbeda,” harap dr Donald
Iapun mengatakan diawal tahun 2023 ini, pihak IDI telah melakukan rapat kerja serta Simposium Update Penyakit Infeksi Tropis, dengan adanya Raker dan simposium ini, pihaknya akan berkoordimasi dengan pemerintah, tentang bagaimana langkah selanjutnya agar Papua tidak lagi kekurangan Dokter spesialis.
“Bicara penyakit, memang tugasnya para dokter, tapi hal ini tentunya sangat membutuhkan kolaborasi bersama pemerintah agar kita saling tau apa kebutuhan yang harus kita penuhi di Papua,”tutur dr. Donald.
Dikatakan upaya mendorong pemerintah untuk meningkatkan jumlah dokter di Papua sebenarnya sudah sejak lama mereka suarakan, namun karena ada banyak hal yang harus dikerjakan oleh pemerintah, seperti menyiapkan Faskes, sehingga kualitas dan kuantitas dokter masih dicanangkan namun belum dapat terealisasi.
“Pada prinsipnya kalau bicara terkait masalah kesehatan untuk kita di Papua masih banyak yang harus dibenah, tapi semuanya tergantung kesiapan pemerintah,” tandasnya. (rel/wen)
