JAYAPURA- Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua, Iman Djuniawal menyampaikan potensi perikanan di Papua adalah salah satu sektor unggulan yang dapat dikelola dengan baik. Maka konsolidasi, koordinasi dan perencanaan kelautan perikanan pasca DOB masih menjadi pertanyaan besar mau kemana mau jadi apa kedepan kelautan dan perikanan di Pulau Papua.
“Ini semua sudah menjadi kebijakan nasional dan ini yang harus kita diskusikan,”Kata Iman usai kegiatan Forum Koordinasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Bidang Kelautan dan Perikanan Se-Provinsi Papua beberapa waktu lalu.
Menurut Iman, kelautan dan perikanan salah satu sektor unggulan Papua. Yang tadinya secara kolektif bersama kemudian harus dipisahkan dengan adanya kebijakan DOB.
“Ini yang harus kita bisa tahu bagaimana nanti pelaksanaan kedepan, karena beberapa kebijakan yang diambil terutama dalam penganggaran kegiatan tahun 2023 mendatang sudah memisahkan kita dalam hal anggaran,” Terangnya.
Dilain sisi, Dinas Kelautan Perikanan Provinsi Papua memiliki 19 unit pelaksana daerah dimana penganggarannya melekat pada APBD induk.
“Apabila nanti sudah terpisah penganggaran yang disebut dengan Provinsi Induk, beratti Papua Induk hanya terdiri dari 9 kabupaten/kota. Lantas bagaimana dengan pelabukan ikan yang ada di Pomako, Nabire dan beberapa daerah lainnya itu menjadi pertanyaan dan ini yang harus kita bicarakan dalam forum koordinasi,”Terangnya.
Menurut Iman, perlunya koordinasi mulai dari sekarang. Sehingga apabila dalam hal berjalan di tahun 2023 mendatang sudah ada antisipasi. (fia/gin)
JAYAPURA- Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua, Iman Djuniawal menyampaikan potensi perikanan di Papua adalah salah satu sektor unggulan yang dapat dikelola dengan baik. Maka konsolidasi, koordinasi dan perencanaan kelautan perikanan pasca DOB masih menjadi pertanyaan besar mau kemana mau jadi apa kedepan kelautan dan perikanan di Pulau Papua.
“Ini semua sudah menjadi kebijakan nasional dan ini yang harus kita diskusikan,”Kata Iman usai kegiatan Forum Koordinasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Bidang Kelautan dan Perikanan Se-Provinsi Papua beberapa waktu lalu.
Menurut Iman, kelautan dan perikanan salah satu sektor unggulan Papua. Yang tadinya secara kolektif bersama kemudian harus dipisahkan dengan adanya kebijakan DOB.
“Ini yang harus kita bisa tahu bagaimana nanti pelaksanaan kedepan, karena beberapa kebijakan yang diambil terutama dalam penganggaran kegiatan tahun 2023 mendatang sudah memisahkan kita dalam hal anggaran,” Terangnya.
Dilain sisi, Dinas Kelautan Perikanan Provinsi Papua memiliki 19 unit pelaksana daerah dimana penganggarannya melekat pada APBD induk.
“Apabila nanti sudah terpisah penganggaran yang disebut dengan Provinsi Induk, beratti Papua Induk hanya terdiri dari 9 kabupaten/kota. Lantas bagaimana dengan pelabukan ikan yang ada di Pomako, Nabire dan beberapa daerah lainnya itu menjadi pertanyaan dan ini yang harus kita bicarakan dalam forum koordinasi,”Terangnya.
Menurut Iman, perlunya koordinasi mulai dari sekarang. Sehingga apabila dalam hal berjalan di tahun 2023 mendatang sudah ada antisipasi. (fia/gin)
