MERAUKE-Dalam kunjungannya ke Merauke, selain melakukan tatap muka dengan bupati dan ketua DPR empat kabupaten yang menjadi cakupan wilayah Provinsi Papua Selatan, Wamendagri Wempi Watipo juga meninjau Gedung Negara yang ada di Jalan Trikora Merauke.
Adapun Gedung Negara dan Hotel Asmat yang letaknya saling berhadapan itu dihibahkan Pemerintah Kabupaten Merauke sebagai kantor Sementara Provinsi Papua Selatan.
Saat peninjauan, Wamendagri langsung disambut bupati Merauke Drs. Romanus Mbaraka sekaligus mendampingi dan memberikan penjelasan terkait dengan keberadaan Gedung Negara tersebut.
Bupati Romanus Mbaraka menjelaskan bahwa pada masa bupati Drs Johanes Gluba Gebze dua periode, gedung negara ini digunakan sebagai tempat tinggal bersama dengan keluarga. Kemudian pada periode pertama dirinya menjabat sebagai bupati, gedung negara ini digunakan sebagai tempat kerja bupati, wakil bupati dan sekda, saat gedung kantor bupati yang ada sekarang ini sedang dibangun.
Lalu, saat bupati Frederikus Gebze menjabat sebagai bupati, gedung negara ini digunakan sebagai tempat tinggal bersama dengan keluarga.
Saat ini, gedung negara tersebut kosong karena bupati Romanus Mbaraka sejak menjabat bupati periode pertama dan kedua tidak menempati gedung negara sebagai tempat tinggal bersama keluarganya.
Wamendagri Wempi Watipo menilai bahwa Gedung Negara sudah cukup presentatif untuk penjabat gubernurnya dengan OPD melaksanakan aktivitas dalam proses penyelengaraan pemerintahan pada masa transisi selama kurang lebih dua tahun.
“Bukan masalah tempat, tapi bagaimana mereka bisa bekerja lebih baik, bisa merancang lebih baik dan bisa membangun lebih baik dari yang diharapkan negara. Tujuan kita, bagaimana sarana penunjang itu untuk mengantar mempersiapkan ibukota provinsi yang diharapkan negara,’’ terangnya.
Ditambahkan Wamendagri Wempi Watipo bahwa dari tiga peninjuan yang dilakukan di Merauke, Nabire dan Wamena, sangat siap untuk menjadi calon ibukota provinsi baik di Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah maupun Provinsi Papua Pegunungan.
Selain meninjau Gedung Negara, Wamendagri Wempi Wetipo juga meninjau lokasi pusat pemerintahan Provinsi Papua Selatan di Kota Terpadu Mandiri (KTM) yang ada di Kampung Ivimahad, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke.
Perjalanan dari Kota Merauke menuju Kampung Ivimahad tersebut ditempuh dalam waktu antara 1-1,5 jam perjalanan.
Wamen dan rombongan tiba di lokasi sekira pukul 15.37 WIT, dan setelah melakukan peninjauan kemudian melakukan foto bersama di areal tersebut. Wamendagri Wempi Watipo juga melakukan foto bersama dengan kepala Kampung Ivimahad dan masyarakat adat Marind.
Pada kesempatan tersebut, Wamendagri menyampaikan bahwa proses pembangunan di Kabupaten Merauke yang sekarang kurang memadai baik jalan yang kurang memadai. Untuk itu, dengan terbentuknya Propinsi Papua Selatan maka pembangunan akan merata terlebih khusus untuk warga yang ada di Papua Selatan.
“Saya dan bapak ibu, kita sama-sama orang Papua maka saat ini saya mengajak kita dapat membawa berita yang baik ini kepada semua saudara kita di kampung-kampung, dimana pemerintah Republik Indonesia telah mengesahkan UU pemekaran Propinsi Papua Selatan. Harapan kami dari pemerintah pusat dengan dilakukannya pemekaran di selatan Papua, semata-mata untuk mengangkat harkat dan martabat orang asli Papua kedepan lebih baik,” ucapnya.
Wamendagri Wempi Wetipo atas nama pemerintah Republik Indonesia mengucapkan banyak terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Merauke, Asmat, Mappi dan Boven Digoel serta masyarakat yang telah mendukung pemekaran di Papua Selatan.
KTM Salor, Kampung Ivimahad yang dikunjungi ini merupakan salah satu dari 3 titik lokasi yang sedang dipertimbangkan oleh Pemerintah Kabupaten Merauke untuk menjadi pusat Pemerintahan Provinsi Papua Selatan. Ketiga lokasi tersebut adalah Kampung Serapuh, Distrik Semangga, Kebun Coklat Distrik Tanah Miring dan KTM Salor, Kampung Ivimahad, Distrik Kurik. (ulo/nat)
