Tonggak Sejarah Wujudkan Reformasi Birokrasi
KEEROM-Pemkab Keerom mencanangkan pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPKSDM) Kabupaten Keerom, Senin (11/7).
Dalam pencanangan ini, selain dihadiri Bupati Keerom, Piter Gusbager, S.Hut., MUP., Wakil Bupati, Wahfir Kosasih, SH., MH., Sekretaris Daerah Keerom, Trisiswanda Indra N, SPT, dihadir juga Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) RI, Dr. Ir. Bima Haria Wibisana, Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN RI, Suharmen, S.Kom., M.Si., Kepala BKN Kanreg IX Papua, Sabar P. Sormin, serta Kepala BKD se-Provinsi Papua.
Bupati Keerom, Piter Gusbager, S.Hut., MUP., dalam sambutannya menekankan agar pencanangan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani di lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Keerom tidak hanya sekedar seremonial belaka, melainkan merupakan tonggak sejarah untuk mewujudkan reformasi birokrasi.
“Untuk Kabupaten Keerom ini sebuah optimisme dan gerakan untuk masa depan. Terutama komitmen untuk peningkatan pelayanan aparatur sipil negara terhadap masyarakat di Kabupaten Keerom. Karena peningkatan kualitas ASN ini sangat penting, maka pencanangan ini tidak hanya sebuah moment seremoni tapi nanti akan ada tindak lanjutnya,” tegasnya.
Tidak hanya di lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Keerom, menurut Bupati Piter Gisbager ini juga akan diterapkan pada instansi yang ada di bawah lingkungan Pemerintah Kabupaten Keerom.
“Harapan kami nanti ada pelatihan antara BKPSDM Keerom dengan bidang terkait di BKN, sehingga tidak hanya di BKPSDM Keerom yang mencanangkan zona integritas bebas korupsi dan pelayanan birokrasi bersih tapi nanti semua juga melakukan hal yang sama,” ujarnya.
“Jika birokrasi ini terus kita benahi dengan konsisten, saya pikir banyak hal yang bisa kita capai terutama harapan masyarakat Keerom sesuai visi misi pemerintah. Karena ASN ini merupakan dapur di mana seluruh kebijakan kepala daerah ‘dimasak’. Setelah itu baru turun melalui perencanaan sampai eksekusi,” sambungnya.
Orang nomor satu di Kabupaten Keerom itu kembali menekankan kepada kepala BKPSDM Keerom untuk segera menerapkan ada yang sudah dicanangkan tersebut.
“Kalau sistem ini sudah terbangun baik, maka akan terbentuk sebuah pola kerja yang baik. Sehingga kita membangun peradaban baru dalam pemerintahan. Ingat, apa yang kita kerjakan ini dilihat oleh rakyat. Kita tidak bekerja untuk birokrasi, tapi bekerja untuk yang ada di bawah kita, yaitu masyarakat,” tegasnya.
“Dan saya mau sampaikan di era Piter-Wahfir, tidak ada pungli untuk seleksi kepala dinas. Setelah pencanangan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani, maka tidak boleh ada pungli. Saya tidak mau dengar lagi minta-minta duit untuk naik pangkat,” pungkasnya. (eri/nat)
Pada kesempatan ini juga, Kepala BKPSDM Kabupaten Keerom beserta pejabat eselon III dan IV juga melakukan penandatanganan maklumat pelayanan dengan menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan dengan standar yang telah ditetapkan untuk mewujudkan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani dan siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Bupati Keerom juga menyerahkan produk BKN berupa Surat Keputusan (SK) kenaikan pangkat, SK pensiun dan penghargaan lencana karya satya. Tidak hanya itu, Bupati juga launching aplikasi Sistem Kepegawaian Terintegrasi dan Akurat atau aplikasi SIGIRGURA. (eri).
