Thursday, August 21, 2025
23.1 C
Jayapura

Realisasi Fisik dan Penyerapan Anggaran Masih Rendah

JAYAPURA – Guna melakukan pengawasan terhadap penyerapan anggaran dan realisasi program fisik di lingkungan pemerintah Kota Jayapura, Bappeda Kota akan melaksanakan monitoring ke dua di bulan Juni. Hal ini disampaikan Kabid Pengendalian Program, Karel App kepada  Cenderawasih Pos, Selasa (07/06).

  “Karena seharusnya tiap-tiap OPD di bulan Juni ini penyerapannya seharusnya mencapai 50%. Sehingga kalau ada yang di bawah itu kita cari tahu apa permasalahannya dan mencarikan solusinya,” ujar Karel.

  Menurut Karel App, jika dihitung dari awal Januari tahun 2022 hingga bulan April Tahun 2021 penyerapan anggaran masih di angka 16,16% sedangkan capaian program fisik sebesar 28,99%. “Dari total dana sebesar Rp. 617.652.001.881 baru terserap sebesar Rp. 99.812.222.381 masih menyisakan dana sebesar Rp. 517.839.779.500. Sehingga masih menyisakan cukup banyak PR,” ujarnya.

Baca Juga :  Pasukan Khusus dari Kopaska dan Taifib Gelar Latihan Operasi Amfibi di Papua

  Namun diakui pihaknya beberapa OPD ada yang programnya hanya di bulan tertentu saja sehingga penyerapannya satu kali sekaligus. “Ada yang seperti itu, sifatnya moment tertentu di tanggal yang sudah ditetapkan. Namun ada juga yang terkendala oleh beberapa hal. Seperti faktor cuaca yang tidak bisa kita prediksi sampai dengan pemalangan karena permasalahan tanah. Itu kemudian menyebabkan kegagalan program,” ujarnya.

  Menurutnya beberapa OPD yang yang persentase penyerapannya kecil justru berasal dari OPD yang memiliki jatah anggaran paling besar. “Seperti PUPR, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Mereka itu 3 besar yang menjadi prioritas,” ujarnya.

  Untuk itu pihaknya berharap agar semua OPD nantinya bisa mencapai target realisasi program fisik dan anggaran 100%. Itu berarti tidak ada kegagalan pelaksanaan program dan kedisiplinan OPD mengelola program dan anggarannya.

Baca Juga :  Gencarkan Program Keladi Sagu

   “Seperti misalnya sebelum dibuat suatu program maka di cek dulu segala sesuatunya. Misalnya masalah status kepemilikan tanah sehingga tidak terjadi permasalahan ketika akan dijalankan,” ujarnya. (Rhy/tri)

JAYAPURA – Guna melakukan pengawasan terhadap penyerapan anggaran dan realisasi program fisik di lingkungan pemerintah Kota Jayapura, Bappeda Kota akan melaksanakan monitoring ke dua di bulan Juni. Hal ini disampaikan Kabid Pengendalian Program, Karel App kepada  Cenderawasih Pos, Selasa (07/06).

  “Karena seharusnya tiap-tiap OPD di bulan Juni ini penyerapannya seharusnya mencapai 50%. Sehingga kalau ada yang di bawah itu kita cari tahu apa permasalahannya dan mencarikan solusinya,” ujar Karel.

  Menurut Karel App, jika dihitung dari awal Januari tahun 2022 hingga bulan April Tahun 2021 penyerapan anggaran masih di angka 16,16% sedangkan capaian program fisik sebesar 28,99%. “Dari total dana sebesar Rp. 617.652.001.881 baru terserap sebesar Rp. 99.812.222.381 masih menyisakan dana sebesar Rp. 517.839.779.500. Sehingga masih menyisakan cukup banyak PR,” ujarnya.

Baca Juga :  Penentuan Awal Puasa 1 April, Kemenag Harap Tunggu Hasil Sidang Isbat

  Namun diakui pihaknya beberapa OPD ada yang programnya hanya di bulan tertentu saja sehingga penyerapannya satu kali sekaligus. “Ada yang seperti itu, sifatnya moment tertentu di tanggal yang sudah ditetapkan. Namun ada juga yang terkendala oleh beberapa hal. Seperti faktor cuaca yang tidak bisa kita prediksi sampai dengan pemalangan karena permasalahan tanah. Itu kemudian menyebabkan kegagalan program,” ujarnya.

  Menurutnya beberapa OPD yang yang persentase penyerapannya kecil justru berasal dari OPD yang memiliki jatah anggaran paling besar. “Seperti PUPR, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Mereka itu 3 besar yang menjadi prioritas,” ujarnya.

  Untuk itu pihaknya berharap agar semua OPD nantinya bisa mencapai target realisasi program fisik dan anggaran 100%. Itu berarti tidak ada kegagalan pelaksanaan program dan kedisiplinan OPD mengelola program dan anggarannya.

Baca Juga :  HPN 2023 dan Optimalisasi Kompetensi Wartawan

   “Seperti misalnya sebelum dibuat suatu program maka di cek dulu segala sesuatunya. Misalnya masalah status kepemilikan tanah sehingga tidak terjadi permasalahan ketika akan dijalankan,” ujarnya. (Rhy/tri)

Berita Terbaru

Artikel Lainnya