Masih Temukan Minyak Goreng Dijual di Atas HET

KSAD Minta Jajarannya Bantu Penanganan Masalah Minyak Goreng

JAKARTA – Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Dudung Abdurachman kembali turun langsung memeriksa harga minyak goreng. Usai mengikuti upacara peringatan Hari Lahir Pancasila kemarin (1/5) Dudung mendatangi Pasar Kramat Jati di Jakarta Timur. Dalam kesempatan tersebut, Dudung masih menemukan harga minyak goreng yang masih berada di atas harga eceran tertinggi (HET).

Kepada awak media, Dudung menyampaikan bahwa dirinya turun langsung ke pasar-pasar tradisional sesuai dengan arahan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan. Oleh Luhut, TNI dan Polri memang diperintahkan membantu pemerintah daerah untuk menangani persoalan distribusi minyak goreng. Khususnya di wilayah Jawa dan Bali.

Berdasar hasil pemeriksaan yang dia lakukan, Dudung menyatakan bahwa dirinya sempat mendapatkan data dan informasi yang menyebut harga minyak goreng curah masih berada di angka Rp 18 ribu per liter. Sedangkan harga minyak goreng kemasan mencapai Rp 28 ribu per liter. ”Padahal HET-nya seharusnya Rp 15.500 per kilogram dan Rp 14 ribu per liter,” jelas mantan panglima Kodam Jaya tersebut.

Temuan itu langsung ditindaklanjuti oleh Dudung. Dia meminta agar pihak-pihak yang memiliki kewenangan terkait hal tersebut mencarikan solusi. ”Ada jalan by pass yang tadinya distributor ke agen, sekarang dari distributor bisa langsung ke pengecer,” bebernya. Dalam kunjungan ke Pasar Kramat Jati, Dudung memang tidak sendirian. Perwakilan dari PD Pasar Jaya, Indomarco, hingga pemerintah daerah dan kepolisian turut hadir.

Semua pihak sepakat agar harga minyak goreng di Pasar Kramat Jati rata sesuai dengan HET yang telah ditentukan oleh pemerintah. ”Dari distributor harga Rp. 13.000 per liter, pengecer menjual Rp. 14 ribu dan Rp. 15.500 kilometer,” jelas Dudung. Pria yang pernah bertugas sebagai panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad) itu menyampaikan bahwa upaya-upaya serupa harus dilaksanakan oleh personel TNI AD di berbagai daerah.

Dudung mengingatkan, TNI AD harus bisa hadir memberi solusi atas persoalan-persoalan di masyarakat. Namun, tetap wajib taat pada aturan yang berlaku. Seperti yang dia lakukan di Pasar Kramat Jati. ”Dampak kerja sama ini luar biasa, sehingga ada penyesuaian. Dari pemda kemudian dari kepolisian dan Angkatan Darat termasuk dari  Indomarco yang bekerjasama dan bahu membahu untuk menyesuaikan harga minyak,” bebernya.

Orang nomor satu di TNI AD itu tidak ingin lagi mendengar kabar harga minyak goreng dijual di atas HET. Apalagi bila sampai ada masyarakat yang mengeluh sulit mendapatkan minyak goreng. ”Semua bertujuan agar jangan sampai masyarakat kesulitan akan kebutuhan minyak,” terang Dudung. Dalam kesempatan yang sama, dia juga sempat berdialog dengan masyarakat dan pedagang di Pasar Kramat Jati. Dia ingin kontrol terus dilakukan. Tidak hanya berlangsung ada peninjauan oleh pejabat terkait.

Tidak hanya di Pasar Kramat Jati dan di pasar-pasar tradisional yang ada di Jakarta. Dudung juga ingin penerapan HET berjalan sesuai aturan pemerintah di semua daerah. Distribusi minyak goreng juga dia minta diperhatikan oleh para pemangku kewenangan. Jangan sampai ada daerah yang kekurangan stok minyak goreng. Sebelumnya KSAD juga telah melakukan video conference dengan para pangdam di berbagai daerah. Mereka diminta turun tangan menangani masalah minyak goreng. (syn/JPG)

KSAD Minta Jajarannya Bantu Penanganan Masalah Minyak Goreng

JAKARTA – Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Dudung Abdurachman kembali turun langsung memeriksa harga minyak goreng. Usai mengikuti upacara peringatan Hari Lahir Pancasila kemarin (1/5) Dudung mendatangi Pasar Kramat Jati di Jakarta Timur. Dalam kesempatan tersebut, Dudung masih menemukan harga minyak goreng yang masih berada di atas harga eceran tertinggi (HET).

Kepada awak media, Dudung menyampaikan bahwa dirinya turun langsung ke pasar-pasar tradisional sesuai dengan arahan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan. Oleh Luhut, TNI dan Polri memang diperintahkan membantu pemerintah daerah untuk menangani persoalan distribusi minyak goreng. Khususnya di wilayah Jawa dan Bali.

Berdasar hasil pemeriksaan yang dia lakukan, Dudung menyatakan bahwa dirinya sempat mendapatkan data dan informasi yang menyebut harga minyak goreng curah masih berada di angka Rp 18 ribu per liter. Sedangkan harga minyak goreng kemasan mencapai Rp 28 ribu per liter. ”Padahal HET-nya seharusnya Rp 15.500 per kilogram dan Rp 14 ribu per liter,” jelas mantan panglima Kodam Jaya tersebut.

Temuan itu langsung ditindaklanjuti oleh Dudung. Dia meminta agar pihak-pihak yang memiliki kewenangan terkait hal tersebut mencarikan solusi. ”Ada jalan by pass yang tadinya distributor ke agen, sekarang dari distributor bisa langsung ke pengecer,” bebernya. Dalam kunjungan ke Pasar Kramat Jati, Dudung memang tidak sendirian. Perwakilan dari PD Pasar Jaya, Indomarco, hingga pemerintah daerah dan kepolisian turut hadir.

Semua pihak sepakat agar harga minyak goreng di Pasar Kramat Jati rata sesuai dengan HET yang telah ditentukan oleh pemerintah. ”Dari distributor harga Rp. 13.000 per liter, pengecer menjual Rp. 14 ribu dan Rp. 15.500 kilometer,” jelas Dudung. Pria yang pernah bertugas sebagai panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad) itu menyampaikan bahwa upaya-upaya serupa harus dilaksanakan oleh personel TNI AD di berbagai daerah.

Dudung mengingatkan, TNI AD harus bisa hadir memberi solusi atas persoalan-persoalan di masyarakat. Namun, tetap wajib taat pada aturan yang berlaku. Seperti yang dia lakukan di Pasar Kramat Jati. ”Dampak kerja sama ini luar biasa, sehingga ada penyesuaian. Dari pemda kemudian dari kepolisian dan Angkatan Darat termasuk dari  Indomarco yang bekerjasama dan bahu membahu untuk menyesuaikan harga minyak,” bebernya.

Orang nomor satu di TNI AD itu tidak ingin lagi mendengar kabar harga minyak goreng dijual di atas HET. Apalagi bila sampai ada masyarakat yang mengeluh sulit mendapatkan minyak goreng. ”Semua bertujuan agar jangan sampai masyarakat kesulitan akan kebutuhan minyak,” terang Dudung. Dalam kesempatan yang sama, dia juga sempat berdialog dengan masyarakat dan pedagang di Pasar Kramat Jati. Dia ingin kontrol terus dilakukan. Tidak hanya berlangsung ada peninjauan oleh pejabat terkait.

Tidak hanya di Pasar Kramat Jati dan di pasar-pasar tradisional yang ada di Jakarta. Dudung juga ingin penerapan HET berjalan sesuai aturan pemerintah di semua daerah. Distribusi minyak goreng juga dia minta diperhatikan oleh para pemangku kewenangan. Jangan sampai ada daerah yang kekurangan stok minyak goreng. Sebelumnya KSAD juga telah melakukan video conference dengan para pangdam di berbagai daerah. Mereka diminta turun tangan menangani masalah minyak goreng. (syn/JPG)