Buntut Lambatnya Pencairan Dana Otsus
JAYAPURA-Pemerintah Provinsi Papua melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi akhirnya melunasi uang beasiswa dan biaya hidup bagi mahasiswa Papua yang sedang menempuh pendidikan di lima negara.
Sebelumnya, sebanyak 355 mahasiswa penerima beasiswa yang tengah menempuh pendidikan di universitas yang tersebar di lima negara yakni Jepang, Kanada, Selandia Baru, Australi dan Amerika Serikat terhambat pembayaran beasiswanya lantaran dana otonomi khusus (Otsus) yang tak kunjung dicairkan pemerintah pusat kepada Pemerintah Provinsi Papua.
Kepala BPSDM Provinsi Papua Aryoko, AF Rumaropen, SP, M.Eng menyampaikan, sebelumnya Gubernur Papua melalui Sekretaris Daerah sudah memerintahkan BPSDM untuk menyiapkan dokumen administrasi terkait dengan pembayaran beasiswa dan biaya hidup untuk mahasiswa di lima negara tersebut.
Dana cadangan diajukan berdasarkan kebutuhan pembiayaan beasiswa. Penggunaannya melalui persetujuan DPRP. “Total mahasiswa ada sekira 355 orang yang terdiri dari S1, S2, S3 maupun profesi,” ungkap Aryoko yang ditemui Cenderawasih Pos di ruang kerjanya, Selasa (26/4) kemarin.
Ia menjelaskan, setelah empat bulan pihaknya menunggu terkait dengan pencairan dana otsus. Tetapi baru Senin (25/4) kemarin dana otsus itu ada, sehingga tanpa menunggu dana Otsus, Sekda sudah mengambil kebijakan lain dengan menggunakan dana cadangan Pemerintah Provinsi Papua.
“Dana cadangan itu kami gunakan untuk membayar sebanyak 355 siswa yang tersebar di lima negar. Proses sudah dimulai sejak hari Jumat (22/4), Senin (25/4) Selasa (26/4) dan dilanjutkan Rabu (27/4),” ucapnya.
Lanjutnya, proses pembayaran hari Jumat lalu untuk mahasiswa yang studi di Jepang. Kemudian, hari Senin untuk yang mahsiswa Papua di Selandia Baru, lalu Selasa Australia dan Rabu pembayaran untuk mahasiswa yang sedang menempuh studi di Amerika Serikat.
“Kami harap dalam minggu ini semua persoalan itu bisa selesai terkait dengan tunggakan mahasiswa kita. Pembayaran yang kami lakukan ada yang sifatnya tahunan, 6 bulan dan 4 bulan. Kalau di Amerika rata-rata kita bayar untuk 4 bulan, mereka ikuti kwartal. Sementara di Australia persemester dan Selandia Baru ada yang kita bayar satu tahun,”jelasnya,
Terkait dengan pengawasan ke depan soal anak anak Papua yang sedang menempuh pendidikan di luar negeri, Aryoko menjelaskan, dengan kondisi ini dirinya berharap anak-anak ini secara rutin melaporkan hasil studi mereka. Sehingga menjadi tolok ukur bagi Pemerintah Papua untuk melihat kemajuan akademik mahasiswa.
“Jika ada kendala apapun, mereka tolong menyampaikan itu melalui email yang sudah ada antara mereka dengan kami. Baik untuk akademik maupun untuk keuangan setiap mahasiswa sudah berhubungan dengan kami, dan rata-rata mereka yang selama ini kuliah berjalan cukup baik dan cukup rutin untuk menyampaikan itu kepada kami,” terangnya
Dikatakan, yang menjadi dasar pihaknya membayar biaya hidup mahasiswa salah satunya mahasiswa tersebut wajib melaporkan hasil studi sebelumnya kepada BPSDM.
Aryoko juga menjelaskan bahwa tahun ini sudah tidak ada seleksi penerimaan mahasiswa baru, yang diselesaikan mahasiswa yang terhambat waktu covid. Dimana mereka kuliah online di Jayapura sejak tahun 2020 lalu.
“Pemerintah Papua tetap konsisten untuk menjalankan program ini, tetapi akan dilihat dengan perubahan regulasi ke depannya. Kaitan dengan tata kelola keuangan, tapi itu belum ada keputusan ataupun dengan distribusi kewenangan yang ada apakah nanti manajemen ini menjadi bagian yang harus diselesaikan oleh Kabupaten/kota,” paparnya.
Ia mengklaim bahwa Sekda Papua sudah memerintahkan BPSDM untuk menyiapkan data siswa menurut asal kabupaten dan kota. “Kita sudah siapkan itu,” tutupnya. (fia/nat)
