Terkait Ketidakberesan Pembangunan Rumah Bencana
SENTANI- Ketua DPRD kabupaten Jayapura Kelemena Hamo mengatakan, pengawasan DPRD Kabupaten Jayapura terkait pelaksanaan kegiatan pekerjaan rumah bencana yang didanai dari dana hibah BNPB melalui BPBD Kabupaten Jayapura, sejauh ini telah dilakukan sejak terbentuknya panitia khusus banjir bandang.
“Untuk pengawasan terhadap pekerjaan rumah bencana ini kami juga sudah membentuk pansus dan rekomendasi berdasarkan catatan yang ditemukan di lapangan sudah kami serahkan ke pemerintah,”ungkap Klemens Hamo, saat dikonfirmasi media ini, Selasa (19/4).
Dikatakan Hamo, sejauh ini pihaknya hanya mendengar desas desus mengenai ketidak beresan pekerjaan rumah yang dilakukan oleh pihak ketiga. Padahal pemerintah daerah sudah berupaya memberdayakan para pengusaha lokal melalui pekerjaan rumah bantuan tersebut. Namun ini tidak dimanfaatkan dengan baik dan membuat pihaknya selaku perwakilan rakyat turut merasa prihatin.
“Memang kami hanya mendengar sepintas soal pekerjaan rumah bencana, dimana beberapa pengusaha tidak menyelesaikan tanggung jawab mereka. Ini tentunya sangat memprihatinkan ketika mereka tidak memanfaatkan kepercayaan yang sudah diberikan oleh pemerintah,”ungkapnya.
Oleh karena itu pihaknya akan melakukan upaya pemanggilan melalui rapat dengar pendapat. Baik dengan pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) maupun dengan para pengusaha yang telah diberikan mandat oleh pemerintah untuk menyelesaikan pekerjaan rumah tersebut.
Menurutnya, pengawasan DPR tidak terbatas sampai pada pembentukan panitia khusus bencana banjir bandang yang sudah dilakukan oleh DPR Kabupaten Jayapura beberapa waktu lalu, namun pengawasan ini akan terus dilanjutkan sampai pekerjaan rumah bencana ini selesai, sehingga masyarakat selaku penerima manfaat juga bisa tenang.
“Pengawasan DPR tidak sebatas setelah adanya Pansus, tetapi pengawasan ini akan terus kami lakukan sampai pekerjaan rumah ini selesai sesuai dengan harapan masyarakat,”tandasnya. (roy/ary)
Terkait Ketidakberesan Pembangunan Rumah Bencana
SENTANI- Ketua DPRD kabupaten Jayapura Kelemena Hamo mengatakan, pengawasan DPRD Kabupaten Jayapura terkait pelaksanaan kegiatan pekerjaan rumah bencana yang didanai dari dana hibah BNPB melalui BPBD Kabupaten Jayapura, sejauh ini telah dilakukan sejak terbentuknya panitia khusus banjir bandang.
“Untuk pengawasan terhadap pekerjaan rumah bencana ini kami juga sudah membentuk pansus dan rekomendasi berdasarkan catatan yang ditemukan di lapangan sudah kami serahkan ke pemerintah,”ungkap Klemens Hamo, saat dikonfirmasi media ini, Selasa (19/4).
Dikatakan Hamo, sejauh ini pihaknya hanya mendengar desas desus mengenai ketidak beresan pekerjaan rumah yang dilakukan oleh pihak ketiga. Padahal pemerintah daerah sudah berupaya memberdayakan para pengusaha lokal melalui pekerjaan rumah bantuan tersebut. Namun ini tidak dimanfaatkan dengan baik dan membuat pihaknya selaku perwakilan rakyat turut merasa prihatin.
“Memang kami hanya mendengar sepintas soal pekerjaan rumah bencana, dimana beberapa pengusaha tidak menyelesaikan tanggung jawab mereka. Ini tentunya sangat memprihatinkan ketika mereka tidak memanfaatkan kepercayaan yang sudah diberikan oleh pemerintah,”ungkapnya.
Oleh karena itu pihaknya akan melakukan upaya pemanggilan melalui rapat dengar pendapat. Baik dengan pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) maupun dengan para pengusaha yang telah diberikan mandat oleh pemerintah untuk menyelesaikan pekerjaan rumah tersebut.
Menurutnya, pengawasan DPR tidak terbatas sampai pada pembentukan panitia khusus bencana banjir bandang yang sudah dilakukan oleh DPR Kabupaten Jayapura beberapa waktu lalu, namun pengawasan ini akan terus dilanjutkan sampai pekerjaan rumah bencana ini selesai, sehingga masyarakat selaku penerima manfaat juga bisa tenang.
“Pengawasan DPR tidak sebatas setelah adanya Pansus, tetapi pengawasan ini akan terus kami lakukan sampai pekerjaan rumah ini selesai sesuai dengan harapan masyarakat,”tandasnya. (roy/ary)
