Mereka Nilai, Jalan itu untuk Kepentingan Pribadi
WAMENA—Puluhan warga dari kampung Honelama 1 dan 2 mendatangi Kantor Bupati Jayawijaya, Rabu, (6/4), kemarin. Mereka memprotes dan meminta agar Pemkab Jayawijaya menyelesaikan masalah pembukaan jalan yang di kampung mereka, sebab jalan tersebut tidak ada dalam perencanaan tata kota Wamena, namun dibuka untuk kepentingan pribadi sehingga membuat perkebunan warga sekitar lokasi rusak.
Dalam aksi di halaman Kantor Otonom Kabupaten Jayawijaya, puluhan warga ini diterima oleh Asisten 1 Sekda, Drs. Tinggal Wusono.
Robert Hubi selaku koordinator aksi menyatakan, warga setempat bertujuan agar pembangunan jalan yang ada di lingungan mereka dihentikan oleh pemerintah, sebab pembangunan jalan ini tidak dikoordinasi dengan pemilik hak ulayat yang ada.
“Kami datang ke sini meminta agar Pemkab Jayawijaya menghentikan pekerjaan itu, sebab kami pemilik hak ulayat sudah tidak punya tempat untuk berkebun lagi, kebun yang ada dirusak dengan pembangunan jalan guna kepentingan pribadi,” ungkapnya Rabu (6/4), kemarin.
Menurutnya, jalan yang telah dibuka itu sekitar 5 KM, mulai dari belakang kediaman Bupati Lanny Jaya, pembongkaran jalan itu sudah mendekati kebun kopi milik warga, sedangkan kebun yang terdampak dari pembukaan jalan tersebut, ada 1 hektar lebih.
Di tempat yang sama, Asisten I Sekda Jayawijaya, Drs. Tinggal Wusono, MAP menyatakan, masyarakat sendiri sudah tahu jika pembukaan jalan ini bukan kegiatan dari Pemkab Jayawijaya, kewajibanya hanya akan meneruskan aspirasi kepada bupati untuk tindak lanjutnya seperti apa.
“Mohon warga bersabar, kita akan minta petunjuk pimpinan untuk penyelesaian lebih lanjut,”katanya.
Ia juga menyatakan, sesuai dengan penyampaian aspirasi, pernah dilakukan penyelesaian dan ada keterlibatan dari pihak masyarakat sendiri untuk pembongkaran jalan itu, sehingga ini perlu dimediasi secara baik sehingga apapun yang nanti menjadi keputusan, bisa diterima secara baik pula.
Ia berharap masalah ini secepatnya diselesaikan secara berjenjang dengan beberapa tokoh yang terlibat, pemerintah juga akan melakukan pemantauan lewat kepala distrik terkait perkembangan dari masalah ini. (jo/tho)
