JAYAPURA-Polemik soal kursi Wakil Gubernur Papua oleh DPP Partai Politik pengusung Lukas Enembe – Klemen Tinal di Pilgub Papua tahun 2018 hingga kini masih belum memunculkan dua nama yang akan masuk dalam paripurna DPR Papua.
Ketua Tim Koalisi, Mathius Awoitau beberapa waktu lalu menyampaikan bahwa tugas koalisi adalah mengakomodir nama-nama yang diusulkan oleh partai kemudian kandidat tersebut membangun komunikasi dengan partai di pusat termasuk pemerintah pusat.
Namun kondisi ini akan semakin sulit jika dalam internal partai sendiri tidak satu suara mengusung calonnya. Ini yang disebut akan menghambat. “Saya agak heran saja mengapa selama ini. Mengapa proses di DPRP hingga kini belum ada yang diparipurnakan dan pertanyaan lainnya adalah sebenarnya proses ini bisa tidak jalan atau justru stagnan?,” ujar salah satu akademisi Uncen, Marinus Yaung melalui ponselnya, Rabu (9/3).
Yaung yang memantau perkembangan Pilgub ini melihat bahwa satu persoalan saat ini adalah berkaitan di di internal DPD Golkar Papua. Nama Paulus Waterpauw (PW) yang bukan kader Golkar ditetapkan pengurus DPP Partai Golkar untuk menduduki kursi Wagub dan ini ternyata tidak sepenuhnya didukung kader Golkar di DPR Papua.
Rekomendasi PW oleh DPP Partai Golkar tidak didukung penuh oleh semua kader Golkar di Papua. Kata Yaung, di depan para kader ini setuju, namun di belakang justru menolak. Dengan situasi internal seperti inilah membuat proses paripurna di DPRP Papua stagnan.
Lalu selain terjadinya pecah suara dalam internal partai, perihal kedua menurut Yaung adalah Gubernur Lukas Enembe tidak setuju jika sosok itu adalah Paulus Waterpauw. Nah Yaung berpendapat bahwa dengan dukungan legitimasi yang kuat dari rakyat Papua terhadap Lukas Enembe, maka akan sulit bagi PW bisa duduki kursi Wagub.
“Disamping itu, mayoritas anggota DPRP Papua itu adalah para loyalis Lukas Enembe dan dalam pikiran mereka, DPRP Papua adalah salah satu OPD dari struktur birokrasi Pemda Provinsi Papua,” sindir Marinus Yaung.
Iapun menengahi bahwa untuk mengatasi masalah stagnan atau kemandegan proses politik kursi Wagub Papua, dirinya menawarkan solusi agar Golkar mengganti kadernya yang bisa diterima oleh Gubernur Enembe.
“Saya mengajukan dua nama, John Tabo dan Yansen Tinal. Dua nama yang menurut hemat saya, bisa bekerja mendukung Gubernur Lukas Enembe dan ini harus cepat diputuskan karena jika masih menunggu, maka bisa saja hingga 2024 nanti Papua tetap berjalan tanpa ada wakil gubernur. Lukas Enembe bisa memimpin seorang diri padahal beliau pasti memerlukan bantuan sosok wakil,” tutup Yaung. (ade/tri)
