JAYAPURA-Salah satu tokoh Papua, Wenan Watori mengkritisi sikap pemerintah pusat yang memaksakan masyarakat Papua untuk melakukan pemekaran tanpa memikirkan kelayakan dan pikiran orang Papua, yang jelas menolak pemekaran
Wenan mengatakan, pemerintah pusat dinilai nekat melakukan pemekaran tanpa persetujuan orang Papua secara baik dan menyeluruh. Bahkan, Wenan menilai pemekaran ini untuk melakukan pelunasan hutang dan strategi pemecah belah masyarakat Papua dan semakin termarjinal.
“Rakyat Papua bisa bilang bahwa kebijakan pemekaran di tanah Papua pada saat utang negara yang sangat besar, pandemi masih melanda dunia dan Indonesia dan dana Otsus yang meningkat sedikit adalah tak masuk akal, nekad, menunjukkan kepanikan negara,” katanya di Jayapura, Kamis, (3/2).
Ini juga menilai kebijakan ini merupakan strategi politik dari pemerintah pusat untuk memecah-belah masyarakat Papua dengan investasi yang sembarang untuk melunasi hutang Indonesia.”Ini menjadi politik pecah belah agar rakyat Papua agar investasi bisa sembrono masuk guna bayar utang yang mengkhawatirkan serta guna jaga legacy pemimpin negara, Rakyat kecil bisa baca hal itu dengan mudah,” ujarnya.
Dia berharap agar pemerintah Presiden Jokowi, membicarakan hal ini dengan baik bersama masyarakat Papua yang hari ini jumlahnya minoritas di Papua dan menjadi daerah termiskin dengan IPM terendah, namun dipaksakan untuk dibangun pemekaran yang menurutnya terkesan dipaksakan dan ia menilai hal ini seperti zaman Orde Baru
“Sebaiknya bicara baik-baik dengan rakyat dan berhenti gunakan akal bulus seperti zaman orde lama dan orde baru,” paparnya. (oel/tri)
JAYAPURA-Salah satu tokoh Papua, Wenan Watori mengkritisi sikap pemerintah pusat yang memaksakan masyarakat Papua untuk melakukan pemekaran tanpa memikirkan kelayakan dan pikiran orang Papua, yang jelas menolak pemekaran
Wenan mengatakan, pemerintah pusat dinilai nekat melakukan pemekaran tanpa persetujuan orang Papua secara baik dan menyeluruh. Bahkan, Wenan menilai pemekaran ini untuk melakukan pelunasan hutang dan strategi pemecah belah masyarakat Papua dan semakin termarjinal.
“Rakyat Papua bisa bilang bahwa kebijakan pemekaran di tanah Papua pada saat utang negara yang sangat besar, pandemi masih melanda dunia dan Indonesia dan dana Otsus yang meningkat sedikit adalah tak masuk akal, nekad, menunjukkan kepanikan negara,” katanya di Jayapura, Kamis, (3/2).
Ini juga menilai kebijakan ini merupakan strategi politik dari pemerintah pusat untuk memecah-belah masyarakat Papua dengan investasi yang sembarang untuk melunasi hutang Indonesia.”Ini menjadi politik pecah belah agar rakyat Papua agar investasi bisa sembrono masuk guna bayar utang yang mengkhawatirkan serta guna jaga legacy pemimpin negara, Rakyat kecil bisa baca hal itu dengan mudah,” ujarnya.
Dia berharap agar pemerintah Presiden Jokowi, membicarakan hal ini dengan baik bersama masyarakat Papua yang hari ini jumlahnya minoritas di Papua dan menjadi daerah termiskin dengan IPM terendah, namun dipaksakan untuk dibangun pemekaran yang menurutnya terkesan dipaksakan dan ia menilai hal ini seperti zaman Orde Baru
“Sebaiknya bicara baik-baik dengan rakyat dan berhenti gunakan akal bulus seperti zaman orde lama dan orde baru,” paparnya. (oel/tri)
