JAKARTA- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mohammad Mahfud MD menyampaikan bahwa perubahan pendekatan di Papua akan diteruskan. ”Sekarang TNI itu bersifat defensif, tidak ofensif,” ungkap Mahfud. Sebagaimana dilaporkan oleh panglima TNI, dalam peristiwa di Kabupaten Puncak, aparat TNI yang diserang.
Kontak tembak terjadi karena mereka membalas rentetan tembakan yang dilakukan oleh KST. Pendekatan tersebut, masih kata Mahfud, akan terus disempurnakan agar lebih efektif. Sehingga tidak hanya memberikan jaminan keamanan dan keselamatan kepada masyarakat, juga menekan potensi jatuhnya korban dari aparat TNI maupun Polri.
Saat ini, Mahfud menyebut, KST terus menyasar aparat. ”Kalau ndak ke TNI ya ke Polri ke aparat,” imbuhnya. Selain menyempurnakan pendekatan baru yang sudah diterapkan oleh TNI, pemerintah memastikan bahwa kebijakan memekarkan Papua akan berlanjut. ”Eksekutif, legislatif, presiden, dan DPR itu sudah menyepakati untuk segera memekarkan Papua,” tegas dia.
Menurut Mahfud, kebijakan itu diambil berdasar pertimbangan matang. Sudah melalui survei. Juga sudah dihitung dampak sosial politiknya. Karena itu, agenda pemekaran Papua akan dilaksanakan. Meski ada suara penolakan atas rencana tersebut, pemerintah tidak goyah. ”Bahwa ada yang tidak setuju itu biasa,” ujarnya. (syn/JPG)
Pemerintah Tegaskan Bakal Mekarkan Papua
JAKARTA- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mohammad Mahfud MD menyampaikan bahwa perubahan pendekatan di Papua akan diteruskan. ”Sekarang TNI itu bersifat defensif, tidak ofensif,” ungkap Mahfud. Sebagaimana dilaporkan oleh panglima TNI, dalam peristiwa di Kabupaten Puncak, aparat TNI yang diserang.
Kontak tembak terjadi karena mereka membalas rentetan tembakan yang dilakukan oleh KST. Pendekatan tersebut, masih kata Mahfud, akan terus disempurnakan agar lebih efektif. Sehingga tidak hanya memberikan jaminan keamanan dan keselamatan kepada masyarakat, juga menekan potensi jatuhnya korban dari aparat TNI maupun Polri.
Saat ini, Mahfud menyebut, KST terus menyasar aparat. ”Kalau ndak ke TNI ya ke Polri ke aparat,” imbuhnya. Selain menyempurnakan pendekatan baru yang sudah diterapkan oleh TNI, pemerintah memastikan bahwa kebijakan memekarkan Papua akan berlanjut. ”Eksekutif, legislatif, presiden, dan DPR itu sudah menyepakati untuk segera memekarkan Papua,” tegas dia.
Menurut Mahfud, kebijakan itu diambil berdasar pertimbangan matang. Sudah melalui survei. Juga sudah dihitung dampak sosial politiknya. Karena itu, agenda pemekaran Papua akan dilaksanakan. Meski ada suara penolakan atas rencana tersebut, pemerintah tidak goyah. ”Bahwa ada yang tidak setuju itu biasa,” ujarnya. (syn/JPG)
