JAYAPURA – Gubernur Papua Lukas Enembe mengharapkan agar kepala daerah di Papua melakukan pemantauan efektivitas kegiatan dan anggaran berkala secara bulanan atau triwulan.
“Hal ini untuk meyakini semua program kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah berjalan maksimal dan terus melakukan perbaikan. Kepala daerah juga diminta memperbaiki koordinasi dan sinergi baik antar kementerian atau lembaga lainnya,”ungkap gubernur, Kamis (9/12) kemarin.
Lembaga lainnya meliputi antar pemerintah daerah maupun antara pemerintah pusat dan daerah, sehingga target output kegiatan pembangunan dapat dicapai dengan efektif dan efisien.
“Kepala daerah juga harus memastikan alokasi anggaran difokuskan pada kegiatan utama, yang langsung dirasakan masyarakat. Kepala daerah juga diminta melakukan pembatasan dan penghematan belanja pendukung seperti biaya rapat, perjalanan dinas serta honorarium,” terangnya.
Ditambahkan, kepala daerah diminta menghilangkan penyalahgunaan anggaran, baik dalam bentuk pemborosan, mark up maupun perbuatan menyimpang lainnya. Pimpinan instansi misalnya, harus ikut serta melakukan pengawasan serta mengoptimalkan dukungan aparat pengawas intern di masing-masing kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah. (ana/ary)
JAYAPURA – Gubernur Papua Lukas Enembe mengharapkan agar kepala daerah di Papua melakukan pemantauan efektivitas kegiatan dan anggaran berkala secara bulanan atau triwulan.
“Hal ini untuk meyakini semua program kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah berjalan maksimal dan terus melakukan perbaikan. Kepala daerah juga diminta memperbaiki koordinasi dan sinergi baik antar kementerian atau lembaga lainnya,”ungkap gubernur, Kamis (9/12) kemarin.
Lembaga lainnya meliputi antar pemerintah daerah maupun antara pemerintah pusat dan daerah, sehingga target output kegiatan pembangunan dapat dicapai dengan efektif dan efisien.
“Kepala daerah juga harus memastikan alokasi anggaran difokuskan pada kegiatan utama, yang langsung dirasakan masyarakat. Kepala daerah juga diminta melakukan pembatasan dan penghematan belanja pendukung seperti biaya rapat, perjalanan dinas serta honorarium,” terangnya.
Ditambahkan, kepala daerah diminta menghilangkan penyalahgunaan anggaran, baik dalam bentuk pemborosan, mark up maupun perbuatan menyimpang lainnya. Pimpinan instansi misalnya, harus ikut serta melakukan pengawasan serta mengoptimalkan dukungan aparat pengawas intern di masing-masing kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah. (ana/ary)
